REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Israel terus meningkatkan serangan ke Jalur Gaza, dan menggempur gedung-gedung, jalan-jalan, sekolah-sekolah, masjid-masjid dan semua komponen hidup warga Palestina.
Direktur lembaga Palestina di Indonesia, Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP), DR. Ahed Abu Al-Atta memperingatkan terjadinya bencana kemanusiaan di Gaza akibat tindakan dan serangan pendudukan Israel yang terus menggempur Jalur Gaza dan tidak mengindahkan hak-hak sipil warga Palestina dalam peperangan.
Menurut Ahed, saat ini negara Pendudukan Israel telah memutus pasokan air minum, memutus listrik dan bahan bakar, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan. Rumah sakit, fasilitas kesehatan dan fasilitas public lainnya berhenti beroperasi, dan dapat mengakibatkan kehidupan warga Palestina di Gaza berhenti total.
Serangan Israel juga menurut Ahed menargetkan Gedung-gedung lembaga kesehatan, hingga saat ini setidaknya ada 9 gedung Kesehatan, di antaranya Gedung Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Al-Rimal, Pusat Mata Internasional yang hancur, juga mengancurkan 15 mobil ambulance, hal ini membuat system Kesehatan dan tim medis di Gaza bekerja dalam kondisi kritis dan tidak aman.
“Serangan pendudukan yang menyasar fasilitas Kesehatan ini mengakibatkan hingga saat ini 6 orang anggota medis meninggal dunia dan 15 orang lainnya luka-luka,” kata Ahed dalam siaran pers yang Republika terima, Rabu (11/10/2023).
Ahed menambahkan Israel juga melarang masuknya bahan pokok yang dibutuhkan seperti susu untuk bayi dan anak-anak dan sebagainya.
Serangan pendudukan mengakibatkan semakin bertambahnya korban warga sipil dari anak-anak dan Perempuan akibat serangan pendudukan yang menargetkan rumah-rumah penduduk warga Gaza, juga menyerang kamp pengungsian.
Hingga saat ini, total warga Gaza yang meninggal dunia telah bertambah menjadi 950 orang, 260 di antaranya anak-anak, 230 perempuan dan 5000 luka-luka. Serangan Pendudukan Israel juga mengakibatkan tewasnya 8 orang jurnalis dan 20 orang lainnya luka-luka.
"Kami meminta Lembaga-lembaga Masyarakat sipil dan Lembaga-lembaga internasional dan pemerintah untuk bergerak cepat mencegah kebijakan pendudukan dan membuka sektor kemanusiaan di Jalur Gaza," kata Ahed.