REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan potensi ekonomi biru harus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar bisa menjadi pilar pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Potensi ekonomi biru sangat besar di negara kita, juga di negara-negara pulau dan kepulauan," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers usai KTT AIS Forum di Nusa Dua, Bali, Rabu (11/10/2023).
Kerja sama di sektor ekonomi biru, tutur dia, harus digerakkan berdasarkan prinsip bahwa laut adalah sumber kehidupan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Berdasarkan perbincangannya dengan banyak pemimpin negara AIS, Jokowi mengatakan bahwa semuanya sepakat bahwa kerja sama melalui mekanisme forum tersebut juga harus dijalankan dengan prinsip kesetaraan, solidaritas, dan inklusivitas.
"Negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak yang sama untuk menjadi maju, memiliki hak yang sama untuk melakukan pembangunan," tutur Presiden.
Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempromosikan lima kebijakan pokok terkait ekonomi biru selama KTT AIS Forum 2023.
Kebijakan itu mencakup perluasan kawasan konservasi agar bisa menangkap lebih banyak karbon, penangkapan ikan secara terukur, pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan, pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir, serta pembersihan sampah plastik di laut dengan mengikutsertakan partisipasi nelayan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan delegasi yang hadir dalam Pertemuan Ke-5 Tingkat Menteri AIS Forum memiliki ketertarikan menerapkan program ekonomi biru yang diinisiasi Indonesia.
"Semua (tertarik). Oleh karena itu kita ajak (menerapkan ekonomi biru), tinggal mereka laksanakan di negara masing-masing tapi dengan keterbatasan dan kelebihan masing-masing," ujar Victor, yang mewakili Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono karena berhalangan hadir dalam pertemuan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika