REPUBLIKA.CO.ID, OSLO – Menteri Luar Negeri Norwegia Anniken Huitfeldt mengatakan, komunitas internasional harus mempertahankan bantuan keuangan untuk masyarakat dan lembaga-lembaga Palestina. Saat ini Norwegia merupakan ketua Ad Hoc Liaison Committee (AHLC), yakni badan yang bertugas mengoordinasikan pengiriman bantuan internasional untuk Palestina.
“Sebagai ketua kelompok donor internasional (untuk Palestina) AHLC, Norwegia mendorong komunitas internasional untuk melanjutkan bantuan keuangannya kepada rakyat Palestina,” kata Huitfeldt dalam sebuah pernyataan, Rabu (11/10/2023).
Huitfeldt memperingatkan bahwa penghentian bantuan kemanusiaan untuk Palestina hanya akan membuat situasi di wilayah tersebut, terutama Jalur Gaza, memburuk. “Bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Beberapa negara, termasuk Swedia dan Denmark, telah menyampaikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan apakah akan menghentikan bantuan untuk Palestina. Hal itu menyusul terjadinya serangan kejutan Hamas ke wilayah Israel pada akhir pekan lalu.
Sementara itu, beberapa negara Uni Eropa lainnya telah menyatakan dukungan mereka untuk mempertahankan bantuan kepada Palestina. Atas dasar itu, Uni Eropa menarik kembali pernyataannya awal pekan ini yang menyebut bakal menangguhkan bantuan untuk Palestina.
Saat ini Israel masih terus membombardir Jalur Gaza. Menurut Kementerian Luar Negeri Palestina, sejak serangan udara Israel ke Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu, lebih dari 22.600 unit bangunan tempat tinggal di sana hancur. Sebanyak 48 sekolah dan 10 fasilitas kesehatan turut hancur akibat serangan Israel.
Menurut PBB, agresi Israel ke Jalur Gaza telah menyebabkan lebih dari 260 ribu warga terlantar dan mengungsi. Sementara korban meninggal di Jalur Gaza telah mencapai sedikitnya 900 jiwa.
Sementara itu, serangan kejutan Hamas juga telah menewaskan sedikitnya 1.200 warga Israel. Israel telah mengumumkan akan menerapkan blokade total terhadap Jalur Gaza. Suplai makanan dan obat-obatan tidak diizinkan melintas. Pasokan air, gas, dan listrik ke wilayah yang diblokade sejak 2007 tersebut juga bakal diputus.
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Turk telah memperingatkan bahwa pengepungan total Israel terhadap Jalur Gaza dilarang berdasarkan hukum internasional. “Pengenaan pengepungan yang membahayakan nyawa warga sipil dengan merampas barang-barang penting bagi kelangsungan hidup mereka dilarang berdasarkan hukum kemanusiaan internasional,” kata Volker Turk dalam sebuah pernyataan, Selasa (10/10/2023), dikutip laman Al Arabiya.
Turk, mengutip informasi yang dikumpulkan oleh kantornya, juga menyampaikan bahwa operasi udara Israel ke Jalur Gaza telah menghantam bangunan tempat tinggal, termasuk blok menara besar, serta sekolah dan gedung PBB di wilayah tersebut yang mengakibatkan korban sipil. “Hukum humaniter internasional jelas: kewajiban untuk terus melakukan tindakan pencegahan untuk menyelamatkan penduduk sipil dan objek sipil tetap berlaku selama serangan terjadi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika