Kamis 12 Oct 2023 06:27 WIB

Netanyahu: Israel di Posisi Perang Skala Besar

Dua kubu politik Israel yang berseberangan kini bersatu bersiap hadapi perang besar.

Rep: Amri Amrullah / Red: Agus Yulianto
 Kabinet Keamanan Israel menyetujui situasi perang dan mengambil langkah militer yang signifikan.
Foto: EPA-EFE/AMOS BEN-GERSHOM
Kabinet Keamanan Israel menyetujui situasi perang dan mengambil langkah militer yang signifikan.

REPUBLIKA.CO.ID, YEL AVIV -- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah berhasil menyatukan persatuan politik, dengan mengumumkan pembentukan pemerintahan persatuan darurat dan kabinet perang. Dengan terbentuknya persatuan pemerintahan Israel dari dua kubu politik yang bersebrangan ini, Netanyahu bersiap menghadapi Perang Skala Besar.

Kabinet ini terdiri atas Netanyahu, mantan menteri pertahanan Israel Benny Gantz dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Gadi Eisenkot, yang juga merupakan mantan kepala militer dari partai Gantz, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer akan menjadi pengamat.

Melaporkan dari Yerusalem, Irris Makler dari FRANCE 24 mencatat bahwa para anggota kabinet memiliki pengalaman militer yang cukup banyak. "Ini menunjukkan dua hal: Saya pikir tujuannya adalah untuk memiliki pemerintahan yang berpengalaman yang dapat didukung oleh rakyat," ujar Makler. 

"Hal lainnya adalah Anda ingin agar jika Anda mengantisipasi perang berskala besar, Anda tidak mengantisipasi sesuatu yang akan hilang setelah seminggu. Dan jika ada masalah, jika ada kemunduran, Anda harus memiliki kepercayaan pada pemerintah Anda."

Benjamin Netanyahu sebagai pemimpin kelompok sayap kanan telah sepakat bersatu dengan tokoh kelompok oposisi Benny Gantz membentuk sebuah kabinet Perang. Gantz dan Netanyahu bertemu secara pribadi selama sekitar 30 menit di markas militer Kirya di Tel Aviv, Rabu (11/10/2023).

Pertemuan keduanya membahas perincian kesepakatan potensial yang ditunggu-tunggu, yang oleh banyak pengamat dan politisi diperkirakan akan tercapai lebih awal daripada lima hari setelah perang.

Sebuah kesepakatan akan menandai pergeseran dramatis, meskipun hanya sementara, dalam keberpihakan politik Israel. Sebelumnya, Gantz telah menyerukan pemecatan perdana menteri Netanyahu. Gantz beralasan, bahwa koalisi garis kerasnya merangkul para ekstremis, pengadilan korupsi yang sedang berlangsung, dan dorongan koalisi untuk mengikis pengawasan yudisial terhadap pemerintah.

Netanyahu dilaporkan ingin mempertahankan keputusan akhir di tangannya sendiri. Perdana Menteri pada hari Senin menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan "tanpa prasyarat," yang tampaknya menolak permintaan Gantz. 

Kemudian pada hari itu, sumber-sumber Persatuan Nasional mengindikasikan bahwa kemajuan telah dicapai dan bahwa kesepakatan mungkin terjadi, tetapi prosesnya tertunda ketika pertemuan Selasa para kepala koalisi untuk menyetujui pemerintahan persatuan berlangsung hingga pukul 11 malam, sehingga menunda pertemuan Netanyahu dengan Gantz hingga Rabu. 

 

 

 

sumber:

Times of Israel, FRANCE24.com

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement