Kamis 12 Oct 2023 12:36 WIB

Pemulihan Ekonomi Global Lambat, BI Dorong Bauran Kebijakan

BI terus mendorong pengembangan UMKM dengan mengembangkan CBP.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Lida Puspaningtyas
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo
Foto: AP Photo/Tatan Syuflana
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mendorong penggunaan bauran kebijakan bank sentral. Dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank), diungkapkan perekonomian global menunjukkan penguatan namun berlangsung lambat dan tidak berimbang serta menunjukan aktivitas global saat ini masih belum kembali ke level prapandemi.

"Bauran kebijakan bank sentral yang tidak bertumpu pada satu instrumen kebijakan saja namun mengkombinasikan berbagai kebijakan yaitu kebijakan suku bunga, kebijakan makroprudensial dan kebijakan stabilitas nilai tukar," kata Perry dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (12/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Perry juga menjelaskan strategi Indonesia dalam menghadapi tekanan inflasi yang berasal dari sisi supply maupun dari sisi demand. Khususnya dalam koordinasi kuat antara otoritas moneter dan fiskal.

Selain itu, Perry juga menyoroti pentingnya upaya untuk mengatasi kondisi global yang terfragmentasi dengan berbagai upaya. Beberapa diantaranya dengan membuka kesempatan investasi, dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Selain itu juga terus mendorong pengembangan UMKM dengan mengembangkan cross border payment (CBP) untuk meningkatkan keterhubungan UMKM dengan pasar yang lebih luas.

Sebagai wujud solidaritas internasional untuk membantu negara berpenghasilan rendah dan komitmen anggota G20, Bank Indonesia menyampaikan kesanggupannya untuk mendukung program IMF untuk pengentasan kemiskinan. Hal itu dengan memberikan kontribusi pada program tersebut sebesar SDR 26 juta yang akan dipenuhi dari perolehan bunga penempatan deposito Bank Indonesia yang ditempatkan di IMF.

Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu negara berpenghasilan rendah untuk mencapai stabilitas ekonomi untyj mengurangi kemiskinan. Bantuan akan diberikan antara lain kepada negara Afrika serta beberapa negara anggota konstituensi South East Asia Voting Group (SEAVG) seperti Laos, Tonga, dan Nepal.

"Dimana Indonesia merupakan anggota. Kontribusi tersebut diharapkan akan menunjukkan peran Indonesia untuk turut meningkatkan resiliensi perekonomian global, yang pada akhirnya berpotensi memberikan dampak positif kepada perekonomian nasional," ungkap Perry.

Dalam merespons kondisi global tersebut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral akan segera menyepakati Global Policy Agenda yang mengangkat tema membangun kesejahteraan dan ketahanan bersama (Building Shared Prosperity And Collective Resilience). Sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan, para pembuat kebijakan diharapkan fokus untuk mengembalikan inflasi sesuai target, menjaga stabilitas keuangan, membangun kembali penyangga fiskal, serta mendorong pertumbuhan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai upaya memperkuat ketahanan kolektif, IMF juga menyampaikan perlunya upaya bersama mendorong penguatan jaring pengaman keuangan global. Khususnya untuk membantu negara anggota yang membutuhkan serta penguatan kapasitas IMF dalam memberikan surveilans, pembiayaan dan pemberian asistensi teknis yang relevan pada negara anggota.

Selanjutnya, pada pertemuan G20 yang akan segera berlangsung, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 diagendakan untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang muncul dari prospek ekonomi yang tidak merata dan divergen dengan tantangan inflasi inti yang tinggi. Selain itu juga pembayaran bunga pinjaman negara miskin yang meningkat dan serta peristiwa cuaca ekstrem yang menyebabkan terbatasnya ruang kebijakan, terutama bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Lebih lanjut, negara G20 juga akan mendiskusikan topik terkait potensi dan resiko dari aset kripto bagi stabilitas makro ekonomi dan finansial dan upaya mengatasinya. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, negara G20 berkomitmen untuk mendorong perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas antara lain dengan menekankan pentingnya melanjutkan upaya untuk meningkatkan keuangan berkelanjutan, sistem pembayaran lintas batas serta keuangan inklusif.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement