REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki yang memiliki hubungan lama dengan Hamas melakukan negosiasi untuk membebaskan warga sipil Israel yang ditahan gerakan perjuangan pembebasan Palestina itu. Setelah Hamas menyerang Israel akhir pekan lalu, Anka meluncurkan upaya diplomasi untuk memediasi konflik.
Seorang pejabat senior Turki yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan Presiden Tayyip Erdogan memerintahkan negosiasi tersebut. Erdogan melakukan sambungan telepon dengan kekuataan-kekuataan besar di kawasan pada pekan ini untuk menawarkan mediasi Ankara dan membahas konflik Israel-Palestina.
"Turki menggelar negosiasi mengenai warga sipil yang ditawan Hamas, Presiden Tayyip Erdogan memerintahkan, institusi terkait untuk melakukan proses untuk membebaskan warga sipil yang ditawan Hamas," katanya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, Kamis (12/10/2023).
Politisi-politisi Turki termasuk Erdogan pernah bertemu dengan anggota Hamas. Masih belum ada pernyataan resmi dari Ankara mengenai kontak dengan kelompok perjuangan tersebut sejak perang pecah.
Sejumlah warga Israel dan warga negara lain ditawan di Gaza. Beberapa diantaranya dibawa dalam sebuah pawai. Kedua belah pihak mengatakan banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tewas dan luka dalam konflik yang dimulai akhir pekan lalu.
Turki yang mendukung tujuan Palestina mendorong solusi dua negara dan menjadi tuan rumah bagi anggota Hamas. Turki sedang memulihkan hubungan dengan Israel setelah ketegangan selama bertahun-tahun, pemulihan sebagian besar fokus pada kerja sama energi.
Sejak konflik akhir pekan lalu Ankara sudah mendesak kedua belah pihak menahan diri dan perlindungan bagi warga sipil Israel dan Gaza. Turki juga memperingatkan konflik dapat meluas ke daerah dan negara lain di kawasan.
Turki mengatakan satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka. Pada Rabu (9/10/2023) lalu Erdogan mengatakan respon Israel ke Gaza sama dengan pembantaian. Ia merujuk pada blokade yang memutus aliran air dan listrik ke kota tersebut dan kematian warga sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika