REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka kasus rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan). Lembaga antirasuah ini pun bakal mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi ke Partai Nasdem.
"Apakah ada aliran dana ke Nasdem, itu nanti masih didalami lagi," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
Selain SYL ada dua tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (KS) serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH).
SYL diduga membuat kebijakan khusus untuk memeras anak buahnya. Dia menugaskan Kasdi dan Hatta untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari ASN unit eselon I dan eselon II di lingkungan Kementan. Mulai dari para direktur jenderal, kepala badan hingga sekertaris.
KPK menyebut, SYL menentukan sendiri besaran nilai uang yang harus disetorkan. Setiap jabatan dikenakan nominal duit yang bervariasi, kisarannya sebesar 4.000-10 ribu dolar AS.
"Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di mark up termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian," jelas Johanis.
Duit itu diserahkan ke SYL melalui Kasdi dan Hatta. Penyerahannya dalam bentuk tunai, transfer rekening bank hingga barang maupun jasa.
"Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing," ungkap Johanis.
Seluruh uang yang disetorkan itu selanjutnya digunakan oleh SYL untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya. Penggunaan ini pun diketahui oleh Kasdi dan Hatta, diantaranya untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL.
"Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah sekitar Rp 13,9 miliar dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan tim penyidik," ujar Johanis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika