REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana mengurangi penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan jaringan gas rumah tangga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melibatkan pihak swasta dalam implementasinya untuk mencapai target tersebut.

 “Bapak Presiden (Joko Widodo) menanyakan mengenai progres dari jaringan gas dan beban fiskal terhadap LPG. Tadi disampaikan beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/10/2023).

Airlangga mencatat pada 2022 konsumsi LPG subsidi sebanyak 7,8 juta ton, sedangkan yang nonsubsidi mengalami penurunan menjadi 580 ribu ton. 

 “Nilai subsidi diperkirakan pada tahun ini bisa mencapai Rp 117 triliun,” ucapnya.

Menurutnya, tingkat kemajuan jaringan gas sambungan ke rumah-rumah hanya 835 ribu rumah. Adapun jaringan gas tersebut terdiri atas 241 ribu yang pendanaannya berasal dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dan sebanyak 594 ribu yang pendanaan berasal dari pemerintah. Airlangga menyebut jaringan gas juga menjadi perhatian pemerintah, sehingga pada 2024 akan ditingkatkan pemasangan jaringan gas hingga 2,5 juta jaringan.

“Caranya tentu mengubah peraturan presiden, sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota. Dalam Peraturan Presiden nanti akan ditunjuk Menteri ESDM sebagai penanggung jawab dapat kerja sama KPBU,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika