REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara terkait dugaan penadahan hasil pembalakan liar (illegal logging) di Pulau Tengah Karimunjawa yang diduga melibatkan oknum petinggi di Polda Jawa Tengah (Jateng). Kabar ini mencuat pasca muncul kesaksian soal praktik itu di Desa Kemujan Kepulauan Karimunjawa, Jateng.
"Kompolnas akan pantau dengan melakukan koordinasi dengan pengawas internal terkait isu backing di Karimunjawa," kata anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim kepada Republika, Jumat (12/10/2023).
Pengawas internal yang dimaksud ialah Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri. Mabes Polri pun dipandang semestinya memberikan atensi terhadap kasus itu.
"Pertama, (Kompolnas) meminta pengawas internal untuk memberikan atensi terhadap isu tersebut," ujar Yusuf.
Selanjutnya, Yusuf menyampaikan ada mekanisme yang dimiliki Kompolnas guna menggali keterangan oknum petinggi polisi yang diduga bermasalah. Proses ini agar Kompolnas mendapat gambaran utuh mengenai suatu perkara pidana yang diduga melibatkan oknum petinggi polisi.
"Kedua, sebagaimana lazimnya kewenangan Kompolnas meminta klarifikasi," kata Yusuf.
Hasil klarifikasi dari Kompolnas tersebut berikutnya bisa diproses lebih lanjut oleh Mabes Polri. Sehingga kalau nantinya ditemukan pelanggaran maka oknum polisi bermasalah itu bisa dikenakan sanksi sesuai aturan Korps yang dimiliki Bhayangkara.
"Dengan permintaan klarifikasi tersebut, pihak pengawas internal akan menindaklanjuti dengan mekanisme dalam internal Polri," ujar Yusuf.
Dugaan penadahan hasil illegal logging tersebut mencuat setelah video aksi Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat (YLBHIM), Ahmad Gunawan, viral di media sosial.
Gunawan melakukan investigasi terhadap perahu dengan muatan kayu-kayu tanpa disertai dokumen di Pulau Tengah, 16 Maret 2023 lalu. Aksi tersebut mendapati nakhoda dengan kapal muatannya sebanyak 30 kubik kayu bodong yang didatangkan dari Kalimantan.
Gunawan melakukan kunjungan langsung ke Pulau Tengah dan menjelaskan peruntukan kayu-kayu tersebut untuk membangun resort. Kasus ini menurut Gunawan sebenarnya sudah dilaporkan ke sejumlah pihak terkait namun belum ada penindakan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Jateng belum menanggapi permintaan wawancara dari Republika.
