REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, potensi cadangan migas nonkonvensional atau MNK di Blok Rokan akan menjadi salah satu penentu tercapainya target produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030. Dengan potensi yang besar, pasokan MNK diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.
Arifin mengatakan, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tengah melakukan pengeboran perdana MNK di sumur Gulamo, Blok Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, pada Juli 2023 lalu dengan kedalaman hingga 9.000 kaki.
Selanjutnya akan dilakukan pengeboran di sumur Kelok, Blok Rokan pada Desember 2023 mendatang.
“Dilihat dari potensinya, diharapkan dua sumur ini bisa memberikan potensi yang cukup membantu. Kira-kira sekitar 80 juta barel, ya tapi tergantung daripada analisanya,” kata Arifin di Jakarta, Jumat (14/10/2023).
Perlu diketahui, MNK adalah minyak dan gas yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya minyak dan gas dengan permeabilitas yang rendah. Antara lain seperti shale oil, shale gas, tight sand gas, gas metana batubara, dan methane-hydrate dengan menggunakan teknologi tertentu.
Arifin menuturkan, saat ini, tingkat kemampuan produksi minyak nasional hanya terisa 600 ribu barel per hari sementara kebutuhannya telah tembus 1,4 juta ribu barel per hari. Mau tak mau, sisa dari kebutuhan dipenuhi dari impor minyak yang turut menyumbang defisit perdagangan setiap bulannya.
“Sangat krusial. (Produksi) minyak kita kan terus turun levelnya di 600 ribu barel per hari, yang banyak itu gas. Minyak harus kita upayakan,” kata Arifin.
Arifin menambahkan, setelah diketahui jumlah potensinya secara detail, Kementerian ESDM nantinya akan menerbitkan regulasi demi mendukung pengembangan proyek MNK. Termasuk, insentif mengingat teknik pengeboran di sumur MNK lebih sulit.
“Sebentar lagi 2030 dengan target 1 juta barel. Kita upayakan semaksimal mungkin, kalau dua sumur ini berhasil ya kita perbanyak lagi,” kata Arifin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika