REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Head of Integrated Corporate Bank Citi Indonesia Anthonius Sehonamin menyampaikan, pihaknya berencana untuk mengurangi pendanaan kepada sektor batubara dan beralih ke sektor komoditas pertambangan yang lebih bervariasi guna dorong penerapan Enviromental, Social and Governance (ESG).
"Kalau ditanya apa kita mengurangi (pendanaan), sebenarnya tidak, justru kita naik. Hanya saja memang agak terjadi shift, di mana mungkin dulu fokusnya, 10 tahun lalu coal (batu bara) saja, tapi sekarang lebih banyak justru spectrum of commodity," kata Anthonius dalam di Jakarta.
Anthonius menjelaskan, fokus pendanaan pertambangan akan bergeser ke beberapa komoditas potensial lain seperti emas, tembaga, nikel, bauksit serta aluminium oksida. Pendanaan terhadap perusahaan pertambangan justru dinilai akan semakin meningkat mengingat visi serta prospek Indonesia yang akan membangun ekosistem kendaraan listrik (EV) beberapa tahun ke depan.
Hingga saat ini ketergantungan banyak sektor terhadap batubara sebagai sumber energi masih menjadi tantangan utama dalam penerapan ESG secara sempurna. Menurut Anthonius, setidaknya dibutuhkan 20-30 tahun lagi agar mampu lepas dari kebutuhan pertambangan di sektor batubara.
"Jadi mungkin kalau yang batubara itu pelan-pelan agak dikurangi, tapi bukan berarti kita nggak komitmen terhadap batubara. Kita masih ada proyek-proyek di sektor itu," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Head of Global Network Banking Citi Indonesia Wit Oemar juga menyampaikan sejauh ini pendanaan Citi Indonesia terhadap sektor pertambangan masih didominasi oleh perusahaan lokal. "Tambang (perusahaan) kebanyakan memang masih lokal," ujar Wit Oemar.
Adapun komitmen Citi Indonesia dalam mengurangi pendanaan di sektor batubara selaras dengan visi hilirisasi ekosistem kendaraan listrik (EV) yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Pemerintah telah menargetkan hilirisasi dengan melakukan transfer teknologi dan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan (EBT) untuk meminimalisir dampak lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika