REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid menyebut sejumlah opsi yang berpeluang diputus Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Salah satu opsinya adalah syarat usia 40 tahun dipertahankan, tetapi ditambah pernah menjabat sebagai kepala daerah. 

Fahri menekankan pada hakikatnya MK tak berwenang untuk menetapkan norma terkait batas usia capres atau cawapres dalam tata norma hukum. Sebab persoalan tersebut merupakan domain pembentuk UU, yaitu DPR dan presiden.

"Saya berpendapat ada beberapa kemungkinan serta varian putusan MK dalam perkara itu," kata Fahri dalam keterangannya yang diterima Republika pada Ahad (15/10/2023). 

Ada sejumlah opsi yang bisa diputus MK dalam perkara batas usia capres/cawapres yaitu menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, menolak permohonan pemohon, mengabulkan permohonan Pemohon sebagian/seluruhnya. Walau demikian, Fahri menyebut MK dapat menambahkan amar selain opsi-opsi tersebut.  "Jika kita mencermati perkembangan persidangan MK dalam mengadili perkara 'a quo' selama ini, sangat potensial akan terjadi dua kemungkinan," ujar Fahri.