REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerukan agar perang antara kelompok Hamas Palestina dan Israel segera dihentikan karena sudah menelan ribuan korban jiwa.
"Saya kira hari ini lebih dari 4.000 orang terbunuh, karena itu harus segera dihentikan," kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin di sela pembukaan pertemuan Organisasi Konsultasi Hukum Asia Afrika (AALCO) ke-61 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (16/10/2023).
Menurut Wapres RI solusi yang harus dijalankan untuk kedua belah pihak yakni kesepakatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni solusi dua negara atau two state solution.
"Mengenai masalah penyelesaian dua negara yang ini barang kali masih harus terus dilakukan," imbuhnya.
Ia pun mengharapkan agar momentum AALCO ke-61 yang saat ini sedang berlangsung di Bali, dapat berperan penting dalam menyatakan penghentian segera perang antara Hamas Palestina dan Israel.
Pasalnya, lanjut Wapres RI, masalah Palestina menjadi salah satu perhatian penting di kawasan Asia Afrika.
"Oleh karena itu saya ingin juga konferensi ini menyatakan supaya perang segera dihentikan karena ini menyangkut masalah kemanusiaan," ucap Wapres Ma’ruf Amin.
Isu terkait Palestina menjadi menjadi salah satu topik substantif yang dibahas oleh 47 negara anggota organisasi AACLO ke-61.
Topik substansi lain yang dibahas di antaranya hukum laut, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan, hukum investasi dan perdagangan internasional, forum pemulihan aset dan isu hukum di luar angkasa.
Agenda tahunan itu diadakan di tengah pecahnya kembali antara kelompok Hamas Palestina dan Israel pada 7 Oktober 2023.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI saat ini sedang berjuang melakukan evakuasi kepada WNI. Saat ini, Kemlu mendata total ada 143 Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik Palestina dan Israel.
Kementerian Luar Negeri RI merinci sebanyak 10 WNI berada di jalur Gaza, 39 orang di Tepi Barat dan 94 orang di Sapir. Dari jumlah itu, sebanyak 129 WNI yang berada di Palestina dan Israel memilih untuk tidak dievakuasi, meskipun konflik di antara kedua itu kembali memanas.
Menurut Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, ratusan WNI yang tidak mau dievakuasi adalah warga Indonesia yang menikah dengan warga setempat atau yang telah memiliki pekerjaan tetap di Tepi Barat, Tel Aviv, dan Yerusalem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika