REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dinilai konsisten mengaplikasikan Good Corporate Governance (GCG). PHR memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabiltas saat maraknya penyuapan dan gratifikasi di berbagai lembaga. 

"PHR sangat konsisten menjalankan GCG, karena sebelumnya mereka memang sudah terbiasa. Bahkan, menurut saya, saat ini penerapan di PHR semakin meningkat," kata pengamat ekonomi dan bisnis dari Universitas Riau, Dahlan Tampubolon kepada wartawan, Selasa (17/10/2023). 

Dahlan memandang penerapan GCG di PHR dapat disetarakan dengan sejumlah perusahaan international oil company (IOC). Apalagi PHR menerapkan pula Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) mencakup implementasi antisuap dan antigratifikasi.

Pernyataan Dahlan ini menyikapi penandatanganan komitmen bersama antara PHR dengan para mitra, saat kegiatan Vendor Day PHR 2023. Lewat penandatanganan tersebut, PHR mendorong perusahaan mitra kerja untuk berkomitmen dalam implementasi GCG dan SMAP di wilayah kerja Rokan.

Dahlan memahami kerja PHR karena Universitas Riau beberapa kali bekerja sama dengan PHR, yang merupakan bagian dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE). "Hubungan kerja yang terjalin, mulai proses procurement hingga menjalankan pekerjaan semua didasarkan atas penerapan GCG yang sangat baik," ujar Dahlan. 

Dahlan mengamati para mitra harus mengikuti aturan baku yang sudah ditetapkan PHR. Termasuk prosedur dan time schedule. "Bahkan ketika quality control, pemeriksa bukan dari Pekanbaru, tetapi langsung dari Jakarta. Apalagi prinsip fairness, PHR sangat fair. Tidak ada calon mitra yang tiba-tiba menang di ujung," ujar Dahlan. 

Dalam kaitan itulah para mitra akhirnya bekerja dengan standar yang sudah ditetapkan. Termasuk soal pencapaian target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), safety, ketepatan pengiriman barang. "Begitu juga soal keselamatan kerja, mitra tidak bisa main-main. Mereka hahrus menerapkan zero accident," ujar Dahlan. 

Sementara itu, salah satu mitra PHR, PT Lerindro Internasional mengakui tingginya standar kerja PHR. PHR disebut memiliki standar yang unggul ketimbang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain. 

"Contohnya terkait verifikasi dan validasi sehingga itu sangat membantu dan memastikan bahwa pelaksanaan Contractor Health Environment Safety Management di lapangan berjalan dengan baik," kata HSE Manager PT Lerindro Internasional Andri Juniko. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika