REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi mengatakan, sebanyak 140 importir telah mengantongi Rekomendasi Izin Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih dari Kementerian Pertanian.

"Saya akan buka transparan siapa saja importirnya dari 140 yang ada. Langkah ini diperlukan karena kemarin ada suara yang mengatakan hanya satu dua importir saja yang mendapat RIPH. Jadi orang itu suka membuat opini sendiri. Kita ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," kata Plt Mentan Arief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Arief mengatakan, dari 140 perusahaan tersebut beberapa di antaranya ada yang diminta untuk melakukan wajib tanam sebagai komitmen bersama dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Tak lupa, Arief juga akan memberi apresiasi kepada para importir yang melakukan wajib tanam lebih dari tiga kali.

"Mereka yang lebih dari tiga kali wajib tanam akan mendapat reward berupa mendapatkan lebih banyak RIPH. Iya dong supaya lebih fair," ucapnya.

Kendati demikian, Arief mengatakan yang diperlukan saat ini adalah melakukan pembatasan importasi di Kementerian Perdagangan supaya tidak terjadi overstock sehingga antara kebutuhan dan stok sama-sama mencukupi. Tercatat kebutuhan bawang putih secara nasional rata-rata mencapai 620 ribu ton per tahun.

"Kementerian Pertanian tidak akan mengeluarkan rekomendasi dari 650 ribu ton setelah ini. Yang pasti kita kerjakan apapun yang bisa menjadikan harga sampai dengan ke konsumen lebih baik," tuturnya.

Lebih lanjut, Arief berharap Ombudsman RI terus melakukan pengawasan terhadap kerja kerja di Kementerian Pertanian agar tidak terjadi penyimpanan di kemudian hari.

Ia juga berharap Kementerian Pertanian di bawah pimpinannya mampu bekerja cepat, optimal dan memiliki koordinasi yang baik dengan para pihak.

Ditegaskannya, integritas adalah nyawa sekaligus pegangan penting dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi kerja. Integritas merupakan parameter keberhasilan membangun kesejahteraan rakyat.

"Setelah ini saya ingin Kementerian Pertanian dinilai secara objektif dan bantu awasi kalau ada yang tidak beres. Satu penyimpangan itu jangan dibiarkan. Nanti setelah ketangkap baru kasih tahu kita. Jadi yang salah salah nanti mohon diberi tahu," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika