Rabu 18 Oct 2023 14:56 WIB

Pengamat: Masuknya Mahfud ke Ganjar Bisa Hindarkan Politik Identitas

Pengamat sebut masuknya Mahfud MD ke Ganjar bisa menghindarkan politik identitas.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Bilal Ramadhan
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo berjabat tangan dengan Bakal calon wakil presiden Mahfud MD. Pengamat sebut masuknya Mahfud MD ke Ganjar bisa menghindarkan politik identitas.
Foto: Republika/Prayogi
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo berjabat tangan dengan Bakal calon wakil presiden Mahfud MD. Pengamat sebut masuknya Mahfud MD ke Ganjar bisa menghindarkan politik identitas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekprodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Gugun El Guyanie, mengatakan, masuknya Mahfud MD ke Ganjar membuat capres-cawapres tampak lebih kompetitif. Bahkan, bisa menghindari politik identitas.

Ia merasa, kontestasi bisa dipenuhi dengan isu-isu visioner. Artinya, Gugun memperkirakan, Pilpres 2024 tidak akan berlangsung seperti 2014 maupun 2019 yang memunculkan polarisasi karena politik identitas.

Baca Juga

"Dengan masuknya Mahfud MD dalam gerbong bersama Ganjar Pranowo, maka potensi politik identitas yang sangat merusak demokrasi bisa dihindari," kata Gugun kepada Republika.co.id, Rabu (18/10/2023).

Apalagi, ia mengingatkan, dari poros lain pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sama-sama Islam. Anies berlatar belakang HMI dan UGM, pun Muhaimin yang memiliki latar belakang santri, NU, PMII, dan UGM.

Kemudian, Ganjar Pranowo juga dari UGM dan aktif di GMNI. Mahfud MD juga santri NU Madura yang aktif di HMI, UGM dari diploma III sastra Arab, magister ilmu politik sampai doktor ilmu hukum dan guru besar UGM.

"Dengan peta calon demikian, kita semua berharap masyarakat akar rumput tidak mudah digiring ke isu-isu Islam vs abangan atau kadrun vs cebong," ujar Gugun.

Ia melihat, isu dan perdebatan soal capres-cawapres akan lebih produktif dan kompetitif soal gagasan penegakan hukum, pendidikan era artificial intelligence, korupsi sektor sumber daya alam sampai reformasi birokrasi.

Gugun berharap, momentum pilpres yang diisi capres dan cawapres jebolan perguruan tinggi terbaik ini jangan dibajak isu-isu politik identitas. Yang mana, mengancam masa depan Indonesia sebagai negara demokratis konstitusional.

Terlebih, beberapa kali sengketa pilpres, Mahkamah Konstitusi berhasil menjadi pengawal demokrasi. Bahkan, lebih baik jika dibandingkan kiblat demokrasi seperti AS yang perselisihan pilpres terus berbuntut panjang.

"Saatnya parpol menjadi garda depan untuk melakukan pendidikan demokrasi yang mengangkat isu-isu positif," kata Gugun.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement