Rabu 18 Oct 2023 21:43 WIB

Pemerintah Pantau Imbas Konflik Timur Tengah ke Harga BBM

Jika konflik berlanjut, impor minyak mentah dan BBM ke Indonesia bisa terganggu.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Fuji Pratiwi
Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengenakan pakaian batik saat melayani pelanggan di SPBU COCO MT Haryono, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengenakan pakaian batik saat melayani pelanggan di SPBU COCO MT Haryono, Jakarta, Senin (2/10/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eskalasi konflik antara Israel dan Palestina bakal berimbas pada kenaikan harga minyak dunia. Kebutuhan minyak menjelang musim dingin pun diproyeksikan kerek inflasi secara global. Namun pemerintah tetap optimis mampu mengatasi dampak kenaikan harga minyak dunia tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan, dampak konflik Timur Tengah saat ini belum berdampak besar ke harga minyak dunia. Namun jika perang berlangsung lama maka akan berpengaruh ke impor minyak mentah dan impor BBM RI.

Baca Juga

"Sampai hari ini dampaknya masih belum signifikan walaupun kita tahu harga minyak mendekati 90 dolar AS per barel, tapi kalau ini berlangsung cukup lama saya kira akan berpengaruh," ungkap Tutuka, Rabu (18/10/2023).

Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) selain akan berpengaruh terhadap kenaikan harga crude di Indonesia juga akan mempengaruhi harga BBM di masyarakat. Hal ini karena Indonesia impor keduanya yaitu crude oil dan BBM dengan presentase yang hampir sama.

Pemerintah juga mendorong segera diterbitkannya revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Dalam revisi tersebut akan mengatur detail kriteria kendaraan yang dapat mengisi Pertalite dan juga tengah mengkaji untuk membuat perbedaan harga Pertalite sesuai dengan jenis kendaraannya.

"Saya menghimbau, Pertalite itu untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau yang mampu janganlah menggunakannya karena bukan peruntukannya," kata Tutuka.

Sejauh ini, Pertamina tengah melakukan uji coba pembatasan pembelian Pertalite khususnya bagi kendaraan roda empat di beberapa daerah. Setiap pembeli diwajibkan memiliki Quick Response (QR) Code untuk dipindai oleh petugas SPBU sebelum melakukan pembelian. Uji coba tersebut dilakukan di 41 kota dan kabupaten yang tersebar di tiga provinsi yakni Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Uji coba juga dilakukan di Timika, Papua.

Sebagai informasi, konsumen pengguna yang belum dapat QR Code , selain mendaftar secara langsung pada program subsidi tepat yang bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi MyPertamina, juga bisa melakukan pendaftaran pada sekitar 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran di website.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement