REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memastikan intermediasi perbankan terus melanjutkan perbaikan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dengan perkembangan yang positif, prospek pertumbuhan kredit pada 2023 diperkirakan tetap di kisaran 9-11 persen dan meningkat pada 2024.
Perry menjelaskan, kredit perbankan pada September 2023 tumbuh 8,96 persen secara tahunan. "Pertumbuhan ini didukung oleh appetite bank yang masih longgar dan mulai meningkatnya permintaan pembiayaan sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik," kata Perry dalam konferensi pers RDG bulanan BI Oktober 2023, Kamis (19/10/2023).
Dia menjelaskan, secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor jasa dunia usaha, perdagangan, dan jasa sosial. Perry menambahkan, pembiayaan syariah juga terus meningkat mencapai 14,69 persen secara tahunan pada September 2023.
Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,34 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut utamanya didukung oleh penyaluran KUR yang semakin meningkat.
Ke depan, Perry memastikan Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan. Selain itu, juga memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor-sektor prioritas, inklusif, dan ekonomi hijau.
Dia menambahkan, ketahanan perbankan terjaga didukung permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,62 persen dengan risiko kredit yang terkendali. Hal tersebut tecermin dari rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 2,50 persen (bruto) dan 0,79 persen (neto) pada Agustus 2023.
Ketahanan likuiditas perbankan tetap terjaga ditopang dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,54 persen secara tahunan pada September 2023. Perry memastikan, hasil stres test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi tekanan global.
"Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi," ujar Perry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika