REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap presiden baru pengganti Joko Widodo nanti dapat melanjutkan program hilirisasi. Ia menegaskan, jika tidak dilanjutkan akan bahaya.

"Sekarang ada orang yang masuk sebagai calon presiden, yang mungkin membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi. Ini bahaya, tidak boleh negara kita dikendalikan oleh orang-orang kayak begini," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Baginya, presiden harus berani, mempunyai keteguhan hati, dan tahu teknis. Apalagi, kata dia, hilirisasi merupakan kunci agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

"Saya harap Presiden ke depan atau ketiga calon presiden bisa melanjutkan ini. Itu karena saya juga ada keyakinan ada pihak lain yang tidak ingin hilirisasi ini dilanjutkan," ujar dia.

Bila program hilirisasi tidak dilanjutkan, sambungnya, Indonesia akan kembali ke zaman penjajahan. Waktu itu, kekayaan alam Indonesia diambil oleh para penjajah.

"Ini sama dengan kembali lagi ke zaman penjajahan karena dulu zaman Belanda, kenapa kita dikendalikan VOC? Karena hanya mengambil bahan baku kemudian ekspor," kata dia.

Bahlil mengungkapkan, program hilirisasi sebenarnya sudah mulai diinisiasi sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Inisiasi itu dengan membuat Undang-Undang Minerba guna melarang ekspor. Hanya saja aturan tersebut baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Kementerian Investasin atau BKPM mencatat total nilai realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang Januari-September 2023 mencapai Rp 266 triliun. Jumlah tersebut mencapai 25,3 persen dari total realisasi investasi sepanjang Januari-September 2023 yang sebesar Rp 1.053,1 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika