REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Abdul-Fattah al-Sisi pada Jumat mengatakan pengeboman Israel terhadap Gaza telah melampaui batas hak untuk membela diri, dan menyerukan agar proses perdamaian antara Palestina dan Israel dimulai kembali.
“Kita semua harus mengambil tindakan untuk menahan perkembangan yang mungkin tidak dapat dikendalikan secara regional,” kata Sisi saat berdiskusi dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam kunjungannya ke Mesir, menurut laporan media pemerintah Mesir.
Sisi mengatakan bahwa dengan adanya warga sipil yang menjadi korban di daerah kantong Palestina yang terkepung tersebut maka semua pihak perlu mengambil tindakan agar pertempuran tersebut tidak menyebabkan lebih banyak korban sipil.
Presiden Mesir juga menekankan agar bantuan ke Gaza, termasuk pasokan medis dan kemanusiaan, terus dilanjutkan.
Ia menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Inggris dalam membujuk Israel agar mengizinkan pembukaan penyeberangan Rafah. "Koordinasi dan kerja sama diperlukan agar kawasan ini tidak terjerumus ke dalam perang," kata Sisi.
“Ini akan memberikan harapan kepada Palestina sekali lagi untuk mendirikan negara Palestina sesuai perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” ujarnya.
Berbicara kepada Sunak, Sisi menekankan pentingnya tidak mengizinkan perpindahan warga sipil dari Gaza ke Sinai, dan menambahkan bahwa langkah itu dapat sangat berbahaya dan menghentikan perjuangan Palestina sepenuhnya.
Israel telah membom Gaza sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober, dan telah memblokade seluruh wilayah tersebut, menyebabkan 2,3 juta penduduk Gaza kekurangan makanan, air, bahan bakar, dan pasokan medis.
Setelah pertemuan di Riyadh, Sunak terbang ke Kairo untuk membahas upaya untuk "mencegah kekerasan meluas".
“Semua pemimpin harus bekerja sama untuk menghindari eskalasi regional dan memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau warga sipil di Gaza. Inggris siap membantu,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika