Ahad 22 Oct 2023 09:32 WIB

KTT Kairo Belum Capai Kesepakan untuk Hentikan Perang Israel-Hamas

Tidak ada perwakilan dari pihak Israel dan pejabat senior AS di KTT Kairo tersebut.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha
Dalam foto yang disediakan oleh kantor media kepresidenan Mesir, para peserta KTT Perdamaian Internasional berfoto bersama di Ibu Kota Administratif Baru, tepat di luar Kairo, Mesir, Sabtu, 21 Oktober 2023.
Foto: Egyptian Presidency Media Office via AP
Dalam foto yang disediakan oleh kantor media kepresidenan Mesir, para peserta KTT Perdamaian Internasional berfoto bersama di Ibu Kota Administratif Baru, tepat di luar Kairo, Mesir, Sabtu, 21 Oktober 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Para pemimpin dan pejabat tinggi dari puluhan negara berkumpul di Ibu Kota Mesir, Kairo, untuk menghadiri konferensi guna membahas cara-cara meredakan perang Israel-Hamas di tengah meningkatnya kekhawatiran konflik Timur Tengah yang lebih luas. Perwakilan dari sejumlah negara termasuk Yordania, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, Inggris, Amerika Serikat, Qatar, dan Afrika Selatan menghadiri pertemuan satu hari pada Sabtu, yang bertajuk KTT Kairo untuk Perdamaian, bersama dengan PBB dan pejabat Uni Eropa.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi mengundang para pemimpin untuk mencapai kesepakatan mengenai peta jalan guna mengakhiri bencana kemanusiaan di Jalur Gaza. Termasuk menghidupkan kembali jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Tujuan dari rencana tersebut antara lain pengiriman bantuan ke Gaza dan menyetujui gencatan senjata, diikuti dengan negosiasi yang mengarah pada solusi dua negara.

Baca Juga

“Semua nyawa warga sipil penting. Kampanye pengeboman tanpa henti yang terjadi di Gaza saat ini kejam dan tidak masuk akal dalam segala hal.  Ini adalah hukuman kolektif terhadap masyarakat yang terkepung dan tidak berdaya. Ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum humaniter internasional. Ini adalah kejahatan perang," ujar Raja Yordania, Abdullah II, dilaporkan Aljazirah.

“Di tempat lain, menyerang infrastruktur sipil dan dengan sengaja membuat seluruh penduduk kelaparan karena makanan, air, listrik, dan kebutuhan dasar akan dikutuk.  Akuntabilitas akan ditegakkan. Tetapi tidak di Gaza,” kata Abdullah II.