REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakal Al Habsyi angkat bicara mengenai peluang Walikota Solo Gibran Rakabuming menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Aboe menegaskan praktik dinasti politik akan segera tamat.
Aboe menyatakan, masyarakat akan condong memilih perubahan yang diusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Dinasti politik ini akan habis riwayatnya, ya, perubahan ini akan menerkam semua yang terlalu berkuasa penuh dan sewenang-wenang, atau yang berkuasa, sudah lewat riwayatnya. Habis akan pudar, waktu gelombang itu akan datang, dan gelombang kemenangan bersama perubahan," kata Aboe saat ditemui wartawan di kantor DPP PKS pada Ahad (22/10/2023).
Walau demikian, Aboe tak mempersoalkan kalau Gibran resmi bersanding dengan Prabowo di Pilpres 2024. Menurut Aboe, penunjukan Gibran sebagai cawapres merupakan hak politik Prabowo dan koalisinya.
"Gibran sudah maju ya sudah lah itu wilayah mereka kita nggak usah ikut campur, cawe-cawe, yang jelas kita bertanding, kalah menang kita bertanding," ujar Aboe.
Aboe lalu mengajak tiap paslon bertarung secara fair di Pilpres 2024. Setelah kontestasi tuntas, Aboe menyatakan siap kembali bersilaturahmi sebagai sesama anak bangsa.
"Yang jelas kita siap bertanding nanti kalah menang, setelahnya nanti kita baru bisa bersanding bersama," ucap Aboe.
Aboe juga merasa majunya Gibran tak lantas membuat kubu AMIM cemas.
"Buat kami siapa pun juga (lawannya) kami siap," ujar Aboe.
Partai Nasdem, PKB, dan PKS resmi mendaftarkan Anies dan Muhaimin sebagai pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Kamis pagi. Sekjen dari ketiga partai tersebut menyerahkan semua dokumen persyaratan pasangan Anies-Imin kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
Pasangan Anies-Imin (Amin) diusung oleh Partai Nasdem yang punya 10,26 persen kursi di DPR, PKB dengan 10,09 persen kursi, dan PKS dengan 8,7 persen kursi. Gabungan tiga partai politik tersebut total punya 29,05 persen kursi DPR sehingga telah melampaui syarat ambang batas pencalonan presiden, yakni 20 persen kursi DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika