REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan prospek ekonomi syariah saat ini dinilai menjanjikan oleh banyak negara, tidak hanya negara dengan penduduk mayoritas muslim. Karena itu, tidak sedikit negara yang mengadopsi ekonomi syariah ke berbagai praktik bisnis.
"Prospek ekonomi syariah yang begitu menjanjikan telah menarik banyak negara untuk mengadopsinya ke berbagai praktik bisnis. Belum lama ini saya melawat ke China. Banyak pelaku bisnis asal negara itu yang ingin bisa menerapkan jaminan halal bagi produk-produknya," ujar Kiai Ma'ruf saat mengukuhkan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Tengah di Kantor Gubernur Kalteng di Palangkaraya, Selasa (24/10/2023).
Kiai Ma'ruf mengatakan, negara yang mengadopsi ekonomi syariah ke berbagai praktik bisnis ini menilai peluang pasar halal yang begitu luas. Tidak hanya untuk kebutuhan pasar Muslim domestik di negaranya tetapi juga global. Hal ini karena terus meningkatnya tren gaya hidup halal masyarakat.
"Mereka sadar ada peluang besar seiring meningkatnya konsumsi dan gaya hidup halal," ujarnya.
Karena itu, pemerintah secara serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, karena mampu menyokong penguatan ketahanan ekonomi nasional. Salah satunya dengan memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan KDEKS sebagai orkestrator di tingkat wilayah.
Menurutnya, saat ini sudah terbentuk di 24 KDEKS Provinsi Indonesia yang terbaru yakni di Kalteng yang dikukuhkan hari ini. Untuk itu, dia mengharap kehadiran KDEKS Provinsi Kalimantan Tengah menjadi bagian dari penguatan kelembagaan dalam pengembangan ekonomi syariah Kalimantan dan di tanah air.
Secara khusus, kehadiran KDEKS juga diharap dapat memperkuat pengembangan industri produk halal di Indonesia. Hal ini untuk mengejar target Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia. Sebab, saat ini Indonesia baru sebatas menjadi konsumen halal terbesar bukan sebagai produsen.
"Produsen halal global justru negara-negara bukan mayoritas muslim, karena itu Pemerintah terus mendorong produk halal kita," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika