REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai harus meningkatkan berbagai program guna membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa mendapatkan rumah layak. Itu karena rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat di Tanah Air.

"Sehingga bisa penuhi kebutuhan dasarnya sandang, pangan, dan papan. Dengan begitu bisa menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045," ujar Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah dalam Webinar Pembangunan Perumahan Untuk Rakyat yang digelar Republika bekerja sama dengan Bank BTN, Selasa (24/10/2023).

Ia mengakui, selama ini pemerintah sudah berupaya meningkatkan program kepemilikan rumah. Di antaranya program Satu Juta Rumah (PSR) yang berjalan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau 10 tahun terakhir.

"Pencapaiannya menurut saya sangat baik. Terus naik dari 2015 sampai 2022," katanya.

Disebutkan, total rumah terbangun selama periode tersebut sekitar 7,98 juta unit, mendekati delapan juta unit. Dia menjelaskan, terdapat dua tipe rumah dalam PSR, yakni rumah MBR dan non-MBR bagi kalangan menengah.

Kalangan tersebut memiliki penghasilan di atas MBR atau kisaran Rp 2,5 juta sampai Rp 4 juta per bulan. Hanya saja masih dalam kondisi pas-pasan untuk membeli rumah nonsubsidi. Menurut Peraturan Menteri PUPR, maksimal besaran MBR umum yang belum menikah adalah Rp 6 juta per bulan. Sementara yang sudah menikah dan juga satu orang peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yaitu sebesar Rp 8 juta per bulan.

Selain membangun perumahan, kata dia, pemerintah pun membantu akses agar masyarakat bisa membeli rumah dengan kredit murah. Baginya, berbagai upaya itu harus terus dilanjutkan dan dikembangkan.

"Kalau membantu kreditnya tapi tidak ada pembangunan rumah tidak bisa. Sebaliknya, membangun rumah tapi tidak membantu masyarakat membeli juga tidak bisa. Di Indonesia programnya cukup lengkap untuk mendorong masyarakat mendapatkan perumahan," jelas Piter.

Ia menyatakan, semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah, apa pun jenis rumahnya, dapat mengurangi ketimpangan dan gejolak sosial. Maka membuat ekonomi lebih kondusif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika