REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Bantuan terbatas sudah mulai dikirimkan ke Jalur Gaza yang diblokade Israel. Namun, tidak ada jaminan keamanan bagi pengiriman bantuan tersebut. Direktur Kedaruratan Regional WHO untuk Mediterania Timur Rick Brennan memperingatkan adanya "risiko yang tinggi" bagi pengirim bantuan.
"Kami tidak memiliki jaminan keamanan untuk mengirimkan bantuan ke RS Al-Shifa atau rumah sakit lain di utara," katanya, menyebut nama rumah sakit terbesar di Jalur Gaza. Jadi, pengiriman bantuan ke daerah tersebut saat ini tidak memungkinkan, kata Brennan.
Pekan lalu, Israel memerintahkan warga untuk mengungsi dari Gaza utara. Namun, memaksa lebih dari satu juta orang untuk pindah ke selatan akan menimbulkan bencana kemanusiaan, kata badan-badan bantuan internasional. Puluhan ribu penduduk di Gaza utara, termasuk orang sakit, lansia, dan warga miskin, tidak mampu meninggalkan daerah itu.
Brennan, juru bicara WHO Tarik Jasarevic dan juru bicara UNRWA Tamara Alrifai tidak dapat memastikan apakah konvoi bantuan lain akan diizinkan masuk ke Jalur Gaza pada Selasa. Konvoi ketiga yang terdiri dari 20 truk bantuan memasuki perlintasan Rafah dari Mesir ke Gaza pada Senin, menurut juru bicara Palestina.
PBB mengatakan wilayah yang dikepung Israel itu membutuhkan sekitar 100 truk bantuan per hari untuk memenuhi kebutuhan bantuan yang terus meningkat di sana.
Pada 7 Oktober, Israel melancarkan serangan udara tanpa henti ke Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas ke kota-kota perbatasan Israel.
Israel juga melakukan pengepungan total terhadap 2,3 juta penduduk di wilayah itu dan menutup akses bagi pasokan makanan, bahan bakar dan pasokan medis.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan "gencatan senjata kemanusiaan segera" untuk meringankan "penderitaan besar umat manusia".
Hampir 6.500 orang telah tewas dalam konflik tersebut, termasuk sedikitnya 5.087 warga Palestina dan lebih dari 1.400 warga Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika