REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Uni Eropa di sektor energi, industri, transportasi, pertanian, dan penggunaan lahan secara aktif, dinilai menghambat aksi iklim. Hal ini merujuk pada temuan terbaru dari Organisasi non-profit World Wide Fund for Nature (WWF).
Laporan tersebut juga mengklaim bahwa kebijakan bioenergi Uni Eropa dan beberapa bagian dari Kebijakan Pertanian Bersama (Common Agricultural Policy/CAP) tidak konsisten dengan tujuan-tujuan iklimnya. Meskipun mengakui adanya kemajuan yang baik dalam aksi iklim selama beberapa tahun terakhir, WWF menyerukan kepada Uni Eropa untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakannya.
"Jika kita ingin menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius, semua kebijakan Uni Eropa harus mengarah ke arah yang sama. Saat ini seolah-olah Uni Eropa mengisolasi atapnya dengan jendela yang terbuka," ujar Michael Sicaud-Clyet, Climate & Energy Policy Officer di WWF European Policy Office.
Komisi Eropa, yang bertujuan menjadi ujung tombak dalam perjuangan global melawan perubahan iklim, akan mempublikasikan penilaian mengenai apakah kebijakan-kebijakannya konsisten dengan pencapaian netralitas iklim pada tahun 2050 dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, seperti yang disyaratkan dalam hukum iklim Uni Eropa.
Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan bahwa pihak eksekutif berkomitmen menggunakan semua fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk beralih dari sumber-sumber energi beremisi karbon tinggi.
Salah satu kebijakan iklim Uni Eropa yang paling diperdebatkan adalah taksonomi keuangan berkelanjutan, sebuah daftar kegiatan ekonomi yang memenuhi syarat untuk investasi berkelanjutan yang secara kontroversial mencakup pembangkit listrik tenaga gas dan nuklir.
"Energi terbarukan memiliki prioritas mutlak dalam Taksonomi. Namun jika tenaga nuklir dan gas dapat membantu mempercepat perubahan yang diperlukan dalam beberapa dekade mendatang, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini," ujar juru bicara Komisi Eropa seperti dilansir Euro News, Rabu (25/10/2023).
Namun WWF memperingatkan bahwa hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang besar, yang mempengaruhi anggaran Uni Eropa, bantuan negara dan pengadaan barang dan jasa, serta akan mengalihkan investasi dari teknologi rendah karbon. Komisi menghadapi lima tuntutan hukum di Pengadilan Eropa yang berbasis di Luxembourg untuk memasukkan gas dan nuklir ke dalam taksonomi.
Uni Eropa juga gagal untuk memastikan industri berat menanggung biaya kerusakan lingkungannya, kata laporan tersebut. Industri juga terus menerima bagian dari tunjangan emisinya secara gratis di bawah Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (ETS). Ini berarti, kata WWF, para pencemar besar akan menerima sekitar 460 miliar euro tunjangan antara tahun 2021 dan 2030.
WWF juga mengatakan bahwa Uni Eropa juga gagal menjadikan pungutan pajak bahan bakar penerbangan komersial sebagai kesempatan untuk mengatasi perubahan iklim. Kebijakan-kebijakan Uni Eropa saat ini melarang pungutan pajak atas bahan bakar penerbangan komersial, kecuali untuk penerbangan domestik komersial atau berdasarkan perjanjian bilateral antara negara-negara anggota.
Wopke Hoekstra, kepala iklim Uni Eropa yang baru saja ditunjuk, mengejutkan anggota parlemen Uni Eropa pada awal Oktober ketika ia bersumpah untuk menggalang dukungan global untuk pungutan atas bahan bakar penerbangan. Berbicara di hadapan Parlemen Eropa pada bulan Oktober, ia menyebut ketiadaan pajak untuk bahan bakar penerbangan sebagai absurditas terbesar.
"Ketika saya mengendarai mobil ke pom bensin, 50-60 persen dari apa yang saya bayarkan di pompa bensin adalah pajak. Namun, jika pesawat jet mengisi bahan bakar, tidak ada pajak sama sekali - nol. Orang Eropa mana yang berpikir bahwa masuk akal untuk tidak bertindak sesuai dengan prinsip pencemar membayar dalam kasus minyak tanah?," tegas dia.
Menurut WWF, celah dalam kebijakan pertanian dan penggunaan lahan Uni Eropa juga perlu diatasi, untuk menyelamatkan industri pertanian, yang paling berisiko terkena dampak krisis iklim. Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa saat ini memberikan insentif kepada para petani untuk menggunakan lahan untuk biofuel, biogas dan tanaman energi lainnya. Padahal lahan tersebut dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan kalori bagi jutaan orang, atau untuk proyek-proyek penyerapan karbon yang dapat mengurangi emisi atau proyek pembangkit listrik tenaga surya.
Sebuah studi yang dirilis awal tahun ini oleh LSM Transport and Environment menunjukkan bahwa Eropa menyia-nyiakan lahan seluas Irlandia untuk bioenergi. Kebijakan Pertanian Bersama (Common Agricultural Policy/CAP) Uni Eropa yang sangat penting juga membutuhkan perubahan signifikan, jika ingin diselaraskan dengan realitas keadaan darurat iklim, demikian menurut laporan WWF.
Penentangan keras komunitas petani terhadap kebijakan lingkungan Uni Eropa telah menciptakan riak di parlemen di Brussels dan ibukota-ibukota Eropa, dengan anggota parlemen yang berhaluan kanan mengklaim bahwa para petani menanggung beban berat dari kebijakan-kebijakan ramah lingkungan. Dampak kebijakan iklim terhadap pertanian akan mempengaruhi pemilihan umum mendatang di Eropa, termasuk pemilihan umum Eropa pada bulan Juni 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika