REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Polres Malang mengimbau masyarakat untuk dapat mengantisipasi peredaran uang palsu dan politik uang menjelang Pemilu 2024. Hal ini penting diperhatikan karena fenomena tersebut dapat merugikan masyarakat dan merusak demokrasi yang sehat. 

Kepala Seksi Humas Polres Malang, Iptu Ahmad Taufik, menyatakan, uang palsu dapat merugikan perekonomian masyarakat. "Dan merusak kepercayaan publik terhadap mata uang yang sah," kata pria disapa Taufik ini di Kabupaten Malang.

Taufik juga menyoroti bahaya politik uang yang dapat merusak proses demokrasi dalam pemilihan umum. Fenomena ini dapat merusak esensi Pemilu yang seharusnya berlangsung secara adil dan transparan. Sebab itu, masyarakat diharapkan untuk tidak menerima atau terlibat dalam praktik politik uang.

Dalam rangka menjaga integritas pemilu, Polres Malang mengimbau warga untuk memeriksa uang tunai dengan seksama. Masyarakat diimbau untuk mengenali ciri-ciri uang palsu seperti warna, ukuran, dan gambar yang buram harus diwaspadai.

Taufik menyebut, masyarakat juga dapat melaporkan apabila ada kecurigaan mengenai peredaran uang palsu atau praktik politik uang. Jika menemukan, warga dapat segera melaporkannya ke pihak berwajib melalui nomor pengaduan WhatsApp Soegab 0811482000. Masyarakat juga dapat menghubungi Call Center kepolisian 110.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming uang atau hadiah dalam politik. Hal ini penting mengingat pemilihan calon pemimpin seharusnya berdasarkan pemahaman akan visi, misi, dan kapabilitas calon. "Bukan oleh praktik money politics," jelasnya.