REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) terbukti tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan perang Hamas-Israel. Hal ini tidak lepas dari intervensi AS sebagai anggota tetap DK PBB yang memveto setiap resolusi yang dikeluarkan, karena AS menolak resolusi menyalahkan posisi Israel.
Perang Hamas-Israel yang sudah berlangsung lebih dari dua pekan ini menyebabkan hampir 7000 jiwa meninggal dunia. Selain itu juga membuat 1,5 juta warga Gaza mengungsi.
Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Arrmanatha Nasir mengatakan sulitnya menentukan kebijakan di Palestina setelah resolusi yang sebelumnya beberapa kali diveto oleh AS, termasuk juga Inggris dan Prancis. "Belum ada kesepakatan dan resolusi yang disahkan oleh dewan keamanan PBB terkait Gaza, baik dalam pernyataan bersama atau pernyataan pers," kata Arrmanatha.
Pada resolusi pertama sebelumnya, kata dia, beberapa hal penting yang jadi penekanan yakni soal serangan bom yang dilakukan Israel sangat merugikan Palestina. Dan dengan cepatnya perubahan situasi di Gaza, terus memburuk hari demi hari.
"Di Gaza situasinya memang cukup sulit untuk PBB, sekedar membuka akses bantuan, apalagi setelah blokade yg memutuskan pasokan pangan dan bahan bakar," ujarnya.
Walaupun saat ini, diakui dia, semakin banyak negara yang menyuarakan kecaman untuk Israel, untuk segera menurunkan eskalasi di Gaza. Sayangnya Prancis sebagai anggota tetap DK PBB meminta dewan keamanan mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan atas legalisasi tindakan Israel.
"Namun desakan itu gagal karena tidak ada kesepahaman, akhirnya pernyataan itu juga tidak bisa disepakati untuk dikeluarkan," ujarnya.
Kemudian pada 13 Oktober DK kembali bertemu dengan format terbatas dan tertutup, hanya 15 anggota DK PBB yang ada disitu. Namun hasil draft itu kemudian kembali diveto oleh AS.
Ada juga langkah dari Brasil sebagai ketua DK PBB, yang berusaha membuka ruang kepada negara-negara non anggota DK untuk memberikan suara dan masukan terkait solusi perdamaian.
Namun lagi-lagi, beberapa negara besar yang juga anggota tetap DK PBB menolak usulan itu. Dan setelah terpecah, kali ini yang memberi arahan DK PBB langsung dari Sekjen PBB.
"Sekjen PBB berusaha agar ada gambaran penuh menyelesaikan persoalan Gaza. Penekanan sekjen PBB adalah mengurangi beban warga Gaza yang menjadi korban konflik dua pihak. Dan penekanannya adalah agar konflik ini tidak meluas ke negara dan wilayah lain," kata Arrmanatha.
Belakangan, sebut dia pada, Rusia juga mengusulkan resolusi. Di mana menurut dia, resolusi itu, lebih sederhana namun membuat poin yang lebih ringkas dan bisa diimplementasikan.
Namun sayang usulan draft Resolusi dari Rusia penuh kecurigaan oleh AS dan negara Barat, langsung ditolak. Padahal banyak draft Rusia itu penuh dukungan negara-negara nonanggota DK PBB, termasuk negara berkembang, Liga Arab dan negara OKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika