REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, arah kebijakan pemerintah ke depan yakni hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi merupakan kata kunci dalam mendorong Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

Salah satu contohnya, kata dia, yaitu hilirisasi nikel. Hanya saja, Bahlil mengatakan, perbankan nasional masih enggan membiayai sektor tersebut.

Para ekonom pun, lanjutnya, menilai hilirisasi tidak dimanfaatkan oleh orang Indonesia. Bahkan sebagian ekonom mengatakan, sektor tersebut dikuasai asing.

"Padahal nikel itu 80 persen IUP-nya (Izin Usaha Pertambangan) dimiliki Indonesia. Yang dimiliki asing itu industrinya atau smelternya, karena memang perbankan asing yang mau biayai bangun itu," ujar Bahlil kepada wartawan usai berbicara di BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Dia mempertanyakan, alasan bank di Tanah Air belum mendukung pembiayaan untuk smelter. Padahal, jelas dia, titik impas atau Break Even Point (BEP) dari investasi smelter disebut cepat hanya sekitar lima sampai enam tahun.

"Di saat bersamaan IRR untuk membangun smelter untuk nikel itu 5-6 tahun Break Even Point untuk NPA. Pertanyaan saya, kenapa perbankan tidak melihat ini? Perbankan hanya melihat kredit stand by long, padahal ini sangat bagus sekali. Mana ada 5-6 tahun break event point?" tutur dia.

Maka, ia menuturkan, kritik para ekonom terkait hilirisasi yang hanya dikuasai oleh asing ada benarnya dan tidak benarnya. "Yang benarnya itu, dia harus mengembalikan utang dan bunga karena kredit adalah kredit luar negeri, tetapi untuk keuntungan itu semua masuk di Indonesia," jelas Bahlil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika