REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menjawab potensi penggunaan fasilitas negara untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ini mengingat posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tidak akan berpihak kepada siapapun dari ketiga calon tersebut," ujar Puan di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Di samping itu, ia mengungkapkan bahwa Gibran memang sudah berpamitan dengannya. Pamitnya tersebut dalam rangka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, ia menjelaskan bahwa tak ada surat pengunduran diri dari putra sulung Jokowi itu. Ia sendiri mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran yang sudah mendaftar sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Nggak ada (surat pengunduran diri, nggak ada mengembalikan KTA, nggak ada. Hanya pamit untuk menjadi cawapres Pak Prabowo," ujar Puan.
Gibran juga sudah menyampaikannya langsung kepadanya, soal dirinya yang dipilih menjadi pendamping Prabowo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dengan begitu, Wali Kota Solo itu sudah tak mungkin menjadi juru kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Kan waktu itu masih diusulkan menjadi jurkam dari PDI Perjuangan, tapi setelah menjadi cawapresnya Mas Prabowo nggak mungkin jadi jurkam," ujar Puan.
Ditanya soal posisi Gibran di PDIP, apakah masih menjadi kader atau tidak? Puan tak menjawabnya dengan tegas. Ia hanya meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada putra sulung Jokowi itu. "Ya kalau gitu saya tanya lagi ke Mas Gibran," ujar Ketua DPR itu.