REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti, menyatakan kekuatan partai politik yang punya kewenangn konstitusional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden telah digunakan sebagai bagian dari cara mereka melanggengkan kekuasaan.
Belakangan, publik tengah ramai memperbincangkan adanya politik dinasti dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Sehingga kekuatan partai politik yang punya kewenangan konstitusional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden itu telah digunakan sebagai bagian dari cara mereka melanggengkan kekuasaan,” ujar Mu’ti kepada Republika.co.id di Universitas Paramadina, Rabu (25/10/2023).
Dia menyebut wajah politik Indonesia belakangan disebut sebagai cermin demokrasi bangsa saat ini. Di mana, bangsa ini dinilai telah mengalami defisit demokrasi, terutama yang berkaitan dengan aspek kebebasan berpendapat serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. “Itu kan sebuah realitas politik yang menjadi cermin bagaimana demokrasi kita sekarang ini,” ujar dia.
Dia mengatakan, bangsa ini memang sedang mengalami defisit demokrasi. Hal tersebut, kata dia, ditunjukkan berbagai indeks demokrasi dari lembaga-lembaga dengan kredibilitas tinggi. Ada sejumlah persoalan yang membuat defisit demokrasi terjadi di Indonesia saat ini.
“Terutama memang aspek yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, kemudian partisipasi publik dalam pengambilan keputusan itu kan sekarang mengalami masalah yang cukup serius,” kata dia.
Mu’ti hadir di Universitas Paramadina sebagai salah satu narasumber pada kegiatan ‘Muktamar Pemikiran Cak Nur dan Paramadina Research Day 2023’. Merefleksi dari apa yang terjadi dewasa ini, dia menilai, banyak cita-cita demokrasi milik sosok bernama lengkap Nurcholish Madjid itu yang semakin jauh dari kenyataan.
“Karena ruang terbuka yang orang bisa menyampaikan pandangan secara kritis itu juga sekarang semakin terbatas karena persoalan personal insecurity. Kemudian bagaimana partisipasi publik yang juga sekarang cenderung apatis terhadap banyak persoalan,” jelas Mu’ti.
Padahal idealnya, kata dia, dalam masyarakat yang demokratis partisipasi publik justru menjadi salah satu ukuran penting dalam demokrasi yang sehat.
Baca juga: Daftar Produk-Produk Israel yang Diserukan untuk Diboikot, Cek Listnya Berikut Ini
Dengan begitu, dia menilai perlu adanya kontekstualisasi dan pengarusutamaan pemikiran Cak Nur jika ingin memperbaiki demokrasi.
“Sehingga perlu ada kontekstualisasi dan pengarusutamaan pemikiran Cak Nur kalau kita emang ingin memperbaiki demokrasi di negara kita ini,” tutur dia.
Baca juga: Temuan Arkeologis Barat Ini Kuatkan 15 Fakta Kerajaan Saba yang Dikisahkan Alquran
Di samping itu, dia tak banyak bicara ketika ditanya terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden mana yang akan menarik perhatian kelompok Islam.
Menurut dia, perlu dilihat dahulu program-program apa saja yang mereka miliki dan tawarkan untuk membawa perbaikan dan kemajuan bagi Indonesia.
“Hahaha nanti kita lihat sajalah bagaimana program-programnya dan apa yang mereka tawarkan untuk membawa perbaikan dan Indonesia yang lebih maju sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika