REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan, negaranya akan menolak menerbitkan visa bagi para pejabat PBB yang hendak mengunjungi negaranya. Penolakan itu didasarkan pada pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Dewan Keamanan PBB yang dalam pandangan Israel membenarkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

“Karena pernyataannya (Guterres), kami akan menolak mengeluarkan visa kepada perwakilan PBB,” ujar Gilad Erdan kepada Radio Angkatan Darat Israel, dikutip laman Times of Israel, Rabu (25/10/2023).

“Kami telah menolak visa untuk Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths. Waktunya telah tiba untuk memberi mereka pelajaran,” kata Erdan menambahkan.

Sementara itu, Badan Penyiaran Israel melaporkan bahwa saat ini otoritas Israel sedang mempertimbangkan apakah akan menyetujui semua permintaan masuk yang diajukan oleh para pegawai PBB. “Kemarahan Israel atas perkataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan sebelumnya, pertemuan antara Utusan Khusus PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian, telah membuat Israel mempertimbangkan hal ini secara negatif,” kata otoritas Israel.

Saat menghadiri Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB tentang Situasi Timur Tengah, termasuk Palestina, Antonio Guterres melayangkan kritik tajam terhadap Israel atas aksi militernya di Jalur Gaza. Dia menilai, tindakan Israel yang menjatuhkan hukuman kolektif terhadap masyarakat Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas tidak dapat dibenarkan.

Guterres mengatakan, selama 56 tahun Palestina menghadapi penjajahan yang mencekik dan menindas mereka. “Mereka melihat tanah mereka terus-menerus dirusak oleh pemukiman dan kekerasan; perekonomian mereka terhambat; penduduknya mengungsi dan rumah mereka dirobohkan. Harapan mereka terhadap solusi politik atas penderitaan mereka telah hilang,” ujarnya di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (24/10/2023) lalu, dikutip Anadolu Agency.

“Namun keluhan rakyat Palestina tidak bisa membenarkan serangan mengerikan yang dilakukan Hamas (ke Israel). Dan serangan mengerikan itu tidak bisa membenarkan hukuman kolektif (Israel) terhadap rakyat Palestina,” kata Guterres.

Dia pun mengingatkan bahwa serangan Hamas ke Israel tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. “Penting juga untuk menyadari bahwa serangan Hamas tidak terjadi dalam ruang hampa,” katanya.

Pernyataan Guterres seketika memantik kemarahan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen. Saat mendapat giliran berbicara, Cohen menunjuk-nunjuk dan meninggikan suaranya kepada Guterres. “Bapak Sekretaris Jenderal, Anda tinggal di dunia apa?” ujar Cohen, dikutip laman Al Arabiya.

Cohen kemudian menceritakan tentang warga sipil Israel yang tewas akibat serangan dan operasi infiltrasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu yang berjumlah setidaknya 1.400 orang. Dia pun menyinggung keputusan Israel menarik diri dari Jalur Gaza pada 2005. “Kami memberikan warga Palestina Gaza hingga satu milimeter terakhir. Tidak ada perselisihan mengenai tanah Gaza,” ujarnya.

Lewat akun X (Twitter)-nya, Cohen kemudian mengumumkan bahwa dia membatalkan pertemuannya dengan Antonio Guterres. “Saya tidak akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB. Setelah pembantaian tanggal 7 Oktober, tidak ada tempat untuk pendekatan yang seimbang. Hamas harus dilenyapkan dari muka bumi,” tulis Cohen.

Sejak 7 Oktober 2023 lalu hingga saat ini, Israel membombardir Jalur Gaza dengan serangan udara. Agresi tersebut dilakukan setelah Hamas melancarkan serangan dan operasi infiltrasi yang menyebabkan setidaknya 1.400 warga Israel tewas. Sejauh ini, kampanye serangan udara Israel ke Gaza telah membunuh sedikitnya 6.546 warga Palestina, termasuk di dalamnya 2.704 anak-anak. Sementara korban luka sekitar 17 ribu orang.

Lebih dari 1 juta warga Gaza terlantar dan mengungsi akibat serangan Israel. Situasi kemanusiaan memburuk karena pasokan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut masih sangat terbatas. Israel pun belum mengizinkan bahan bakar memasuki Gaza. Rumah sakit-rumah sakit di sana terancam tak bisa lagi beroperasi jika bahan bakar tak lekas disuplai ke Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika