Kamis 26 Oct 2023 17:05 WIB

Indikator: Kepercayaan Publik ke Kejaksaan Tertinggi Dibanding Lembaga Hukum Lain

Alasan publik percaya terhadap kejaksaan karena mengungkap kasus-kasus di Kementerian

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Foto: Republika

Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kanan) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakart, Selasa (3/10/2023). Konferensi pers tersebut dalam rangka menyampaikan keterangan terkait penyerahan hasil audit dana pensiun BUMN yang bermasalah untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI. Dari 48 dana pensiun BUMN yang diaudit, terdapat 4 dana pensiun yang bermasalah dengan total dugaan kerugian negara mencapai Rp300 miliar. Erick mengungkapkan hampir 70 persen dana pensiun yang dikelola oleh BUMN berada dalam kondisi yang tidak sehat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menemukan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai 75,1 persen. Angka ini paling tinggi jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain.

Survei Indikator dilakukan dalam rentang 16-20 Oktober 2023, menempatkan 2.567 responden melalui wawancara tatap muka secara langsung, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

“Jika melihat data, Kejaksaan berada di posisi tertinggi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Peta Elektoral Pasca-Pengumuman Putusan MK’ secara virtual, Kamis (26/10/2023).

Menurut Hendro, di belakang Kejaksaan ada pengadilan yang mendapatkan 73 persen. Menyusul Polri 72 persen, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 67 persen.