REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi menilai pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) dapat mengatasi catatan buruk pemerintah terkait hak asasi manusia (HAM) jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Ade menyoroti kontribusi positif Mahfud dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Ini terbukti dari kinerja Mahfud ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Prof Mahfud memiliki sejarah penyelesaian kasus HAM di luar peradilan yang baik terhadap para korban, seperti memulihkan reputasi, meningkatkan kondisi ekonomi, menyediakan perumahan, dan mengembalikan hak-hak bagi mereka yang sebelumnya terlantar di luar negeri pada masa Orde Lama," kata Ade kepada wartawan, Ahad (29/10/2023).
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Amnesty International Indonesia (AII) memberi rapor merah kepada situasi HAM selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).
Menurut laporan dari kedua lembaga tersebut, terdapat sekitar 211 proyek dan 13 program utama yang menjadi fokus pemerintahan Indonesia dengan perkiraan nilai investasi (capex) sekitar Rp 5.746,8 triliun. Proyek-proyek dan program-program prioritas pada masa pemerintahan Jokowi telah menyebabkan insiden kekerasan yang terkait dengan investasi.
Ade setuju dengan temuan kedua lembaga tersebut. Dia menyatakan beberapa Proyek Strategis Nasional di era Jokowi telah terbukti menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan.
"Mahfud memiliki potensi untuk mengubah situasi yang buruk ini. Tantangan utama bagi Mahfud adalah bagaimana memastikan bahwa program-program pembangunan tersebut tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat sipil. Menurut pendapat saya, hal ini menjadi tanggung jawab yang harus diemban oleh Pak Mahfud jika terpilih," ujar Ade.
Ade menyarankan Ganjar-Mahfud memiliki rencana yang sangat terperinci dalam hal model investasi yang memperhatikan perspektif HAM). Melalui rencana tersebut, diharapkan pasangan yang didukung oleh PDIP, Perindo, Hanura, dan PPP itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan hak-hak dasar penduduk.
"Ini adalah nilai tambah yang bisa ditawarkan oleh Pak Mahfud terkait dengan isu-isu hak asasi manusia yang saat ini menjadi sorotan," ungkap Ade.
Menurut Ade, Mahfud juga harus bersedia mengoreksi model investasi yang terpusat dan sering kali melanggar hak-hak masyarakat yang diterapkan dalam pemerintahan Jokowi. Pendekatan kebijakan yang sangat terpusat yang digunakan dalam proyek-proyek strategis nasional (PSN) seringkali memicu ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.
"PSN memiliki sifat yang hierarkis dan terpusat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, sehingga mengabaikan kendala birokrasi dan regulasi. Dampak dari hal ini, di antaranya, adalah kurangnya partisipasi publik yang pada akhirnya menciptakan dilema di lapangan. Keterbatasan partisipasi masyarakat juga meningkatkan risiko pelanggaran HAM," ungkap Ade.
Menurut Ade, prestasi yang mengesankan dari Mahfud dalam penegakan hukum dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM harus diubah menjadi kampanye yang menekankan pada model investasi yang lebih memperhatikan hak-hak masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pola investasi yang lebih positif.
