REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD RI mengecam tindakan yang dilakukan Israel terhadap Rakyat Palestina dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memperkuat upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghentikan agresi militer Israel di Palestina. 

Agresi militer Israel yang kini telah menelan lebih dari 8.000 korban jiwa rakyat Palestina dianggap sebagai tindakan yang harus segera dihentikan. 

Anggota DPD RI dari Provinsi Riau Muhammad Gazali mengatakan bahwa seluruh anggota DPD RI harus mengutuk dan mengecam apa yang dilakukan Israel tersebut. Apalagi yang dilakukan Israel tersebut tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang memposisikan Indonesia sebagai negara yang menghargai kemerdekaan dan mengutuk penjajahan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPD RI yang menganggap isu penjajahan yang dilakukan Israel ke Palestina menjadi isu DPD RI yang harus dikumandangkan ke seluruh Indonesia dan bahkan ke dunia. Bahwa DPD RI duduk tegak, bergandengan tangan dengan rakyat Palestina, serta mengecam dan mengutuk apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina," katanya dalam wawancara usai Sidang Paripurna DPD RI ke-5 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Selasa (31/10/2023).

Palestina, imbuh Gazali, merupakan salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, seluruh hal yang dirasakan dan diderita oleh rakyat Palestina juga harus menjadi derita bangsa Indonesia. 

"Oleh karena itu kita mendukung Palestina. Rakyat Indonesia, muslim kah, non muslim kah, harus mendukung Palestina. Karena konstitusi mengarahkan kita harus mendukung orang yang dijajah dan membelanya, membuatnya agar mereka bisa mendapatkan kemerdekaan," ujarnya.

Anggota DPD RI dari Sumatera Selatan Jialyka Maharani juga menyatakan keprihatinannya dengan apa yang terjadi di Palestina. Agresi yang dilakukan tentara Israel merupakan salah satu bentuk penjajahan dan genosida yang ditujukan ke Rakyat Palestina. 

"Ini tidak mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia, di mana kita sangat mendukung perdamaian dunia. Hal ini seharusnya tidak boleh ada di dunia, karena termasuk perbuatan yang tidak manusiawi," ucapnya.

Dirinya mengatakan bahwa DPD RI akan mendesak pemerintah melakukan langkah konkret melalui fungsi-fungsi diplomasi dari kelembagaan negara untuk bisa berkontribusi dalam mendorong elite-elite dunia melakukan gencatan senjata untuk Israel. 

"Selain itu, satu langkah pasti yang harus kita lakukan adalah dalam bentuk (pemberian) bantuan, serta juga secara politis kita harus berupaya agar hal ini tidak terulang-ulang lagi ke depannya," katanya.

Disamping menyikapi tentang konflik di Palestina, Jialyka juga menyikapi konflik di Papua. Jialyka berharap pemerintah dan pihak terkait harus dapat menangani kasus penembakan yang tidak kunjung berhenti di Papua. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan yang menyebabkan adanya korban jiwa dari warga sipil. 

"Kita prihatin dengan fenomena konflik yang terus terjadi di Papua sampai saat ini. Konflik-konflik di Papua harus segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia," ucap Jialyka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika