REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang tahun 2024 yang mana masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo habis setidaknya ada dua belas program strategis nasional untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan juga meningkatkan infrastruktur antar wilayah.
Dikutip dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomer 21 Tahun 2022 enam sektor yang akan dikebut oleh pemerintah hingga penghujung tahun 2024 mendatang ada enam program utama.
Pertama, program ketenagalistrikan. Pemerintah mengejar rasio elektrifikasi nasional hingga 100 persen pada akhir 2024 mendatang lewat berbagai upaya. Pertama, pembangunan infrastruktur kelistrikan, pengembangan PLTS Atap nasional, PLTS Skala Besar di Riau dan juga pembangunana PLTA Sungai Mentarang di Kalimantan Utara.
Hingga September 2023, realisasi rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,62 persen. Dari seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah memang mempunyai pekerjaan rumah besar untuk mengejar target elektrifikasi nasional khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Kedua, Masih di sektor energi, pemerintah memasukan program pengelolaan sampah menjadi energi sebagai program prioritas nasional. Pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan pemerintah di 15 kota. Pengolahan sampah kota jadi energi selain mengurangi volume sampah juga menjadi sumber energi baru yang lebih bersih.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim, Erick Thohir menjelaskan Kemenko Marves bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini juga sedang mengkoordinasikan penyempurnaan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang memungkinkan adanya pilihan teknologi selain PSEL/PLTSa dan lokasi lainnya di luar dua belas lokasi yang telah ditetapkan.
Erick menambahkan, dalam waktu tiga bulan terakhir ini sedikitnya ada 30 TPA yang terbakar, utamanya dipicu oleh udara panas dan kering sebagai dampak El Nino.
"Penggunaan teknologi pengolah sampah ramah lingkungan sangat penting dan darurat bagi daerah-daerah yang sudah darurat sampah dan memiliki TPA yang sudah kelebihan kapasitas," kata Erick, kemarin.
Ketiga, program pemerataan ekonomi lewat langkah percepatan penyelesaian pengukuran kawasan hutan, perhutanan sosial, reforma agraria, pendidikan dan pelatihan vokasi serta peremajaan kebun rakyat.
Keempat, untuk memperkuat pertahanan di perbatasan dan memperkuat batas negara pemerintah juga memperkuat 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Khususnya di jalur perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara beserta akses jalannya.
Kelima, pemerintah juga akan mengembangkan akses exit toll baru di 58 lokasi di 10 provinsi. Hingga saat ini Kementerian PUPR masih berjibaku untuk mengejar target ini dengan paralel melakukan penyelesaian proyek jalan tol.
Keenam, pemerintah juga terus merampungkan Kawasan Ekonomi Khusus di beberapa wilayah. Ada 20 KEK yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah mengejar untuk menyelesaikan 20 KEK ini.
KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Mandalika, KEK Likupang menjadi empat KEK yang telah mengalami progres signifikan. KEK Batam juga sedang mengalami progres pembangunan. Pemerintah setidaknya mengebut pembangunan akses listrik dan transportasi berupa bandara di 20 KEK prioritas ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika