REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT MRT Jakarta (Perseroda) menyiapkan integrasi antarmoda transportasi publik seperti lintas raya terpadu (light rail transit/LRT) dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Sekarang masih dalam proses diskusi untuk membahas mengenai integrasi antarmoda di wilayah Jabodetabek," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat saat ditemui di hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Tuhiyat menjelaskan nantinya mengenai skema rencana tersebut juga akan didiskusikan dengan Kementerian Perhubungan. Dia menjelaskan integrasi transportasi publik itu meliputi integrasi manajemen, fisik, layanan, merek (branding), sistem pembayaran (payment system) dan integrasi basis data (database).
Nantinya diharapkan adanya sinergi integritas ini bisa cepat untuk segera menciptakan ekonomi murah, mengurangi kemacetan hingga membangun sistem kota teratur. "Contohnya seperti di Dukuh Atas maupun CSW, simpul-simpul ini kita jadikan titik strategis untuk bisa menghubungkan antarmoda," katanya.
Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud menambahkan nantinya Pemerintah Provinsi DKI dan pusat akan terus bekerja sama membahas realisasi arahan tersebut. "Itu satu hal yang mudah karena intens, sedang disiapkan bagaimana realisasinya," ujar Farchad.
Dia berharap adanya integrasi antarmoda transportasi publik ini mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada di DKI Jakarta sehingga bisa menarik orang untuk menggunakan fasilitas publik tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta merupakan hasil keputusan politik yang ia ambil, bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan. Menurut Jokowi, rencana pembangunan MRT sudah ada sejak 1985 atau jauh selama 26 tahun lalu saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta saat itu.
Peletakan batu pertama pembangunan MRT baru terealisasi pada 2013 saat Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta saat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika