REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. Dalam hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menambah dua kali lipat stok pangan di Jakarta.
"Salah satu pengendalian kan ketahanan pangan, lantas supply stok beras, ketersediaan beras, ketersediaan bahan pokok. Kalau stok yang selama ini misalnya 3 hari saya meningkatkan jadi 6 hari," kata Heru saat ditemui di RPTRA Rawa Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu (1/11/2023).
Kemudian, ia melanjutkan akan meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bidang pangan agar meningkatkan stok bahan pokok.
"Kemarin saya minta kepada Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya untuk meningkatkan stok. Masing masing hari ini rapat dengan komisaris untuk meningkatkan itu," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan agar pemerintah daerah (pemda) jangan ragu-ragu untuk menggunakan anggaran tak terduga dalam rangka mengintervensi inflasi seiring dengan meningkatnya harga beras.
Saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, Jokowi menekankan bahwa anggaran tak terduga bisa digunakan karena hal tersebut diatur melalui payung hukum.
"Saya menanyakan bahwa itu ada payung hukumnya jangan ragu menggunakan anggaran tak terduga. Apabila yang namanya inflasi itu naik, apabila ada harga-harga naik, (maka) segera grojok (sediakan) pasokannya," kata Jokowi.
Dia menambahkan bahwa harga rata-rata beras secara nasional naik sebesar 19,8 persen dibandingkan tahun 2022 dan naik 2,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Jokowi pun mewanti-wanti kepala daerah untuk memiliki kemampuan guna mengintervensi kebijakan, supaya inflasi akibat naiknya bahan pangan dapat dikendalikan.
Menurut Jokowi, inflasi sebesar 1,1 persen hingga 3,5 persen di tingkat provinsi masih terkendali. Kemudian, inflasi di tingkat kabupaten sebesar 1,1 persen sampai 5,2 persen dan di tingkat kota 1,1 persen-4,2 persen juga masih bisa dikendalikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika