REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia akan menggelar Aksi Damai Bela Palestina yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Ahad pekan ini.
Aksi tersebut rencananya bakal berlangsung sejak pagi pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB. Akan ada sejumlah orasi dari para tokoh-tokoh lintas agama. Menlu RI Retno Marsudi disebut-sebut akan hadir dalam aksi tersebut.
"Aliansi Rakyat Indonesia yang terdiri atas lintas agama, lintas ormas, lintas golongan, diundang mengikuti aksi bela Palestina," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Sudarnoto mengatakan aksi tersebut adalah aksi bersama masyarakat Indonesia yang telah geram dan mengutuk agresi serta pendudukan Israel terhadap Bangsa Palestina. Menurutnya, masyarakat Indonesia tegak lurus sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
"Pemerintah tidak akan bergeser sedikitpun untuk terus mendukung Palestina," ujarnya.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis mengatakan Aksi Bela Palestina ini merupakan rangkaian aksi yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Menurutnya, aksi ini juga sebagai respons dari aksi-aksi serupa yang berlangsung di sejumlah negara-negara lain di dunia. Indonesia, kata dia, sama-sama ikut menentang agresi Israel.
"Bahwa masyarakat Indonesia mengutuk dan marah apa yang dilakukan Israel terhadap masyarakat di Palestina," katanya.
Ia pun mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut terlibat. Aksi tersebut tidak akan membatasi organisasi mana saja yang boleh ikut serta. Bahkan, kata Cholil, aksi ini mendapat dukungan penuh dari organisasi seperti Permabudhi, PGI, hingga organisasi lintas agama lainnya.
Kendati demikian, Cholil memberi catatan agar masyarakat atau organisasi tidak membawa bendera atau identitas partai politik. Ia tak ingin aksi ini malah menjadi ajang kampanye politik praktis.
"Bawa bendera ormasnya masing-masing, tapi atas nama Indonesia. Enggak boleh bawa bendera partai politik. Kita ingin damai dan produktif jangan sampai kontraproduktif," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika