REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut penerapan teknologi pemerintahan atau GovTech dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 6,4 triliun.
Anggaran tersebut, lanjut Azwar, diperlukan untuk pembuatan aplikasi pemerintahan yang dapat dihemat dengan implementasi GovTech.
"Bayangkan kalau kita terus menerus belanja aplikasi, akan ada pemborosan besar," kata Azwar di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Menurut dia, GovTech membuat masyarakat tak harus mengakses banyak aplikasi digital untuk mendapatkan layanan pemerintahan.
"GovTech akan mempercepat layanan. Ribuan aplikasi akan diperkecil dan dampak ke masyarakat akan banyak. Kalau dulu, orang mengisi data diri berkali-kali di aplikasi yang berbeda, misalnya. Ke depan, cukup pakai face recognition sekali," jelasnya.
Azwar menyebut negara maju, seperti Inggris, juga sempat memiliki aplikasi layanan pemerintahan yang berjumlah hingga 2 ribu. Namun, kemudian Inggris mengintegrasikan menjadi hanya 75 aplikasi.
"Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris, yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik. Artinya, di Inggris, awalnya sama dengan Indonesia, dengan skala yang berbeda. Namun, kemudian ada integrasi yang memudahkan rakyat," tuturnya.
Implementasi GovTech diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah dalam menerapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Permasalahan tersebut antara lain kapabilitas yang tidak merata di antara kementerian, lembaga, dan pemda; kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan; serta sulitnya proses integrasi layanan.
"Sekarang, setiap ada satu inovasi, tidak harus ada satu aplikasi. Jadi, ke depan akan lebih efisien," ujar Azwar Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika