REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Misi Zionis Israel membangun perdamaian dan kemakmuran di Timur Tengah menguap begitu saja setelah melancarkan bertubi-tubi serangan di jalur Gaza, Palestina. Agresi yang dilancarkan itu telah menciptakan ketidakstabilan di Israel.
Peperangan yang memakan korban ribuan jiwa warga Palestina tersebut telah memporak-porandakan aktivitas bisnis Israel. Bahkan sekitar 250 ribu warga Israel harus dievakuasi seiring memburuknya situasi di negara tersebut.
Aktivitas restoran dan pertokoan di Israel sepi, wisatawan dan maskapai membatalkan perjalanan dan sebagian besar penerbangan ke Israel. Ladang gas alam utama ditutup, lahan pertanian hancur karena kekurangan pekerja, dan dunia usaha telah merumahkan puluhan ribu pekerja.
Kegaduhan ini diperkirakan akan berlangsung lebih lama bahkan dalam hitungan bulan. Eskalasi konflik disebut akan memperparah perekonomian di Isreal mengingat Israel sudah terlibat dalam pertempuran tingkat rendah di tiga front lainnya yakni Lebanon, Tepi Barat, dan Suriah.
Sebelum pecahnya perang dengan pejuang Hamas beberapa pekan terakhir, perekonomian Israel sudah melemah. Kementerian Keuangan Israel menyampaikan rencana bantuan ekonomi sebesar 1 miliar dolar AS untuk bisnis yang terkena dampak perang.
Kritikus mengatakan dana hibah ini tidak cukup dan mendesak peralihan dana dialokasikan untuk pemulihan selama perang. Sebanyak 300 ekonom terkemuka meminta Netanyahu dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk bersikap waras.
“Pukulan besar yang dialami Israel memerlukan perubahan mendasar dalam prioritas nasional dan penyaluran kembali dana secara besar-besaran untuk mengatasi kerusakan akibat perang, bantuan kepada korban, dan rehabilitasi ekonomi,” kata para ekonom dalam sebuah surat dikutip euronews.
Ratusan ekonom itu memperkirakan biaya selama perang akan melonjak menjadi miliaran dolar. Mereka mendesak Netanyahu dan Smotrich segera menangguhkan pendanaan untuk kegiatan apa pun yang tidak penting selama perang dan rehabilitasi ekonomi.
Sejumlah lembaga keuangan melihat gambaran yang suram pada perekonomian Israel. Mata uang lokal, syikal, telah mencapai titik terendah dalam 14 tahun, sementara indeks saham acuan turun sekitar 10 persen tahun ini. Industri teknologi, mesin pertumbuhan ekonomi Israel, mulai mengalami penurunan.
Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, dan S&P memperingatkan eskalasi konflik dapat mengakibatkan penurunan peringkat utang Israel. Bank Sentral Israel telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2023 menjadi 2,3 persen dari tiga persen dengan asumsi konflik dapat diatasi di wilayah selatan negara tersebut.
Bank sentral Israel telah mengalokasikan 30 miliar dolar AS untuk menopang syikal. Pada konferensi pers minggu ini, Gubernur Bank sentral Israel Amir Yaron menekankan ketahanan perekonomian yang ia anggap kuat dan stabil.
"Perekonomian Israel tahu bagaimana caranya pulih dari masa-masa sulit di masa lalu dan kembali dengan cepat menuju kemakmuran, dan saya yakin Israel juga akan melakukan hal yang sama pada saat ini,” kata Yaron.
Bca juga: 10 Peluang Pintu Langit Terbuka Lebar, Doa yang Dipanjatkan Insya Allah Dikabulkan
Israel memasuki perang dengan cadangan devisa sekitar 200 miliar dolar AS. Selain itu, pemerintahan Biden ingin Kongres menyetujui bantuan darurat sebesar 14 miliar dolar AS untuk Israel. Sebagian besar bantuan tersebut dialokasikan untuk militer, selain 3,8 miliar dolar AS, selain bantuan yang diterima Isreal setiap tahun.
Pada awal perang, Israel memerintahkan Chevron untuk menghentikan produksi di ladang gas alam Tamar untuk menurunkan kerentanan terhadap calon rudal. Pakar energi Amit Mor memperkirakan penutupan Israel dapat menyebabkan hilangnya pendapatan sebesar 200 juta dolar AS per bulan.
Jika Hizbullah yang bersekutu dengan Hamas di Lebanon bergabung dalam perang dengan kekuatan penuh, hal itu dapat mempengaruhi produksi di dua ladang minyak lainnya, termasuk yang terbesar di Israel. Namun menurut Mor, perang tidak akan berdampak buruk pada eksplorasi energi lebih lanjut. “Para pemain sadar akan risiko politik. Itu sudah ada sejak lama,” ujar Mor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika