Selasa 07 Nov 2023 01:50 WIB

Pemerintah Kejar Penyaluran KUR Rp 120 Triliun di Sisa 2023

Penyaluran KUR sampai September baru Rp 177 triliun

Red: Lida Puspaningtyas
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan Konferensi pers PDB Kuartal III 2023 serta stimulus fiskal di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2033).
Foto: Republika/ Novita Intan
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan Konferensi pers PDB Kuartal III 2023 serta stimulus fiskal di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2033).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengejar akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp120 triliun untuk memenuhi target sebesar Rp297 triliun pada akhir tahun.

“Untuk mempercepat pertumbuhan KUR, kami meminta kepada perbankan, terutama bank besar seperti Bank Himbara, untuk mengakselerasi KUR yang sampai September baru Rp 177 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Baca Juga

Kebijakan tersebut merupakan salah satu respons pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap berada pada sasaran.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2023 melambat sebesar 4,94 persen (year-on-year/yoy), dibandingkan pada kuartal II 2023 yang sebesar 5,17 persen yoy.

Selain penyaluran KUR, pemerintah menyiapkan sejumlah respons kebijakan lainnya, seperti bantuan sosial (bansos) beras serta bantuan langsung tunai (BLT).

Pemerintah menyiapkan penebalan bansos dengan memberikan tambahan bantuan beras untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing memperoleh 10 kilogram. Bansos tersebut rencananya diberikan pada Desember 2023.

Respons kebijakan berikutnya adalah bantuan langsung tunai (BLT) untuk 18,8 juta KPM dengan masing-masing menerima Rp 200 ribu per bulan pada November dan Desember 2023. BLT disalurkan untuk merespons melemahnya daya beli masyarakat akibat El Nino.

Kebijakan berikutnya menyasar sektor perumahan, yakni insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah di bawah Rp2 miliar sebesar 100 persen pada periode November 2023 hingga Juni 2024 serta sebesar 50 persen pada Juli hingga Desember 2024.

Selain itu, insentif bantuan biaya administrasi sebesar Rp 4 juta untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membeli rumah senilai maksimal Rp 350 juta serta perbaikan rumah sejahtera terpadu dengan anggaran Rp 20 juta per rumah.

“Kalau outlook kuartal IV 5,06 persen, dengan banyaknya ketidakpastian bisa melemah ke 4,81 persen. Dengan adanya paket ini, diharapkan dapat memberikan additional growth sebesar 0,2 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di 5,01 persen pada kuartal IV dan di 5,04 persen pada keseluruhan tahun 2023,” ujar Sri Mulyani.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat telah mencapai Rp177,54 triliun atau 60 persen dari target per 30 September 2023.

KUR telah disalurkan kepada 3,21 juta debitur dengan posisi baki debet per 30 September yakni sebesar Rp 528 triliun yang diberikan kepada 42,96 juta debitur.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement