REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak gagasan menggelar pemilu di masa perang. Hal ini disampaikan saat muncul perdebatan mengenai apakah Ukraina perlu mengadakan pemilu saat Rusia masih melancarkan serangannya.
Zelenskyy menyerukan persatuan untuk menghindari keputusan politik tak bermakna. Pernyataan ini tampaknya untuk membuang kemungkinan Ukraina harus menggelar pemilu untuk menunjukkan kredensial demokrasinya.
Meskipun darurat militer yang diumumkan di negara itu pada awal invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022 melarang pihak berwenang untuk mengadakan pemilihan umum. Kini ada peningkatan perdebatan di dalam dan luar negeri tentang kemungkinan pemilu jajak pendapat pada Maret 2024.
Dalam pidato video malamnya, Zelenskyy mengatakan sangat penting untuk berkonsentrasi pada tantangan militer yang dihadapi Ukraina saat mencoba untuk mengusir pasukan Rusia yang menduduki hampir seperlima wilayahnya, lebih dari 20 bulan setelah meluncurkan invasi.
"Kita semua memahami sekarang, di masa perang, ketika ada banyak tantangan, sangat tidak bertanggung jawab untuk terlibat dalam topik-topik yang berkaitan dengan pemilihan umum dengan cara yang sembrono," katanya Senin (6/11/2023).
"Kita perlu menyadari ini adalah waktu untuk bertahan, waktu untuk bertempur, di mana nasib negara dan rakyatnya bergantung, saya percaya bahwa pemilihan umum tidak tepat untuk saat ini," katanya.
Di masa damai, Ukraina akan mengadakan pemilihan parlemen pada bulan Oktober dan pemilihan presiden putaran pertama pada awal musim semi 2024.
Senator AS dari Partai Republik Lindsey Graham dan beberapa pejabat Barat lainnya mendesak Kiev mengadakan pemilu untuk menunjukkan mereka dapat menyelenggarakan pemungutan suara yang bebas dan adil saat berperang.
Pada akhir pekan lalu Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan presiden sedang mempertimbangkan pro dan kontra dari pemilu di masa perang. Zelenskyy sendiri sebelumnya mengatakan ia akan siap untuk mengadakan pemungutan suara jika Ukraina mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan jika pemilu dianggap perlu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika