REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa mengatakan dukungan kelompok negara kaya G7 pada Ukraina dalam perangnya dengan Rusia tidak akan terdampak dengan semakin intensifnya konflik di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri G7 menggelar pertemuan virtual dengan Kiev dalam pertemuan G7 di Tokyo.
G7 yang terdiri dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan AS serta Uni Eropa bertemu di Tokyo pada 7 sampai 8 November untuk membahas perang Rusia di Ukraina dan konflik Israel- Gaza.
"Komitmen kami untuk menetapkan sanksi tegas pada Rusia dan memberikan dukungan kuat pada Ukraina sama sekali tidak tergoyahkan, meski situasi di Timur Tengah semakin intensif," kata Kamikawa dalam konferensi pers, Selasa (7/11/2023).
Usai bertemu Kamiwaka, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menekankan "dukungan kuat" untuk Ukraina sebagai inti dari agenda pembicaraan. Tapi ia juga mengatakan pentingnya momen untuk bersatu dalam konflik Israel-Hamas.
Menteri luar negeri G7 menggelar pertemuan daring dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Dalam pertemuan menteri luar negeri September lalu negara-negara G7 mengakui Rusia menetapkan perang di Ukraina untuk jangka panjang.
Hal ini, kata seorang pejabat senior pemerintah AS, membuat Ukraina membutuhkan dukungan militer dan ekonomi yang kuat. Kelompok negara kaya itu menjadi garda depan dalam memberikan sanksi pada Rusia sejak Moskow menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu.
Pada bulan Mei Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy hadir dalam pertemuan pemimpin G7 di Hiroshima. Dalam langkah terbaru yang bertujuan untuk menekan ekonomi Rusia, kelompok ini sedang mempertimbangkan proposal untuk menjatuhkan sanksi pada berlian Rusia.
Jepang juga mengatakan mereka akan terkena dampak yang tidak dapat dihindari dari sanksi AS terhadap proyek LNG Arktik 2 di Rusia, di mana perusahaan-perusahaan Jepang Mitsui & Co dan JOGMEC memiliki saham gabungan sebesar 10 persen.
