REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengaku telah memiliki perhitungan sendiri dalam menghadapi Pilpres 2024. Dengan percaya diri, pasangan yang diusung empat partai politik itu menargetkan kemenangan dalam satu putaran.
"Itu kan target, jadi itu target satu putaran, target justru merupakan motivasi kami. Kita juga punya perhitungan sendiri," ujar Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Jenderal (Purn) Andika Perkasa di Media Center TPN, Jakarta, Selasa (7/11/2023) malam.
"Kita pasti berusaha untuk ngejar gap itu akan selalu beradaptasi dengan dinamika. Dalam suatu race atau pertandingan kan apa yang dilakukan oleh lawan itu," ujarnya menambahkan.
Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid optimistis dapat memenangkan pilpres dalam satu putaran. Gabungan empat partai politik pengusung pasangan tersebut menargetkan 54 persen suara pada kontestasi nasional mendatang.
"Kami mulai berhitung kembali semuanya, pastinya dengan jelas sekarang tahu siapa saja yang menjadi kompetitor dari pada yang ada. Nah, dengan demikian kami melihat bahwa memang 54 persen itu putaran pertama Insya Allah kita ingin memenangkan itu," ujar Arsjad.
"Itu yang ingin kita fight sebagai bagian daripada tujuan kita untuk memastikan tadi Mas Ganjar dan Prof Mahfud bisa menjadi presiden Republik Indonesia," sambungnya optimistis.
TPN sendiri menegaskan bahwa salah satu fokus Ganjar-Mahfud adalah melanjutkan keberhasilan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah menyukseskan pembangunan infrastruktur untuk mendukung tiga hal yang didorong Ganjar-Mahfud.
Pertama adalah infrastruktur yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat. Termasuk membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda di seluruh Indonesia. "Di sisi inilah bagaimana memastikan lapangan pekerjaan untuk semua, itu menjadi bagian yang diinginkan Mas Ganjar," ujar Arsjad.
Kedua, Ganjar-Mahfud ingin infrastruktur menjadi alat untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok. Menurutnya, itu stabilnya harga pokok menjadi bagian pengejawantahan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Harga-harga pokok ini kan harus memastikan dengan adanya infrastruktur tadi bagaimana lebih efisien, bagaimana kita bisa memastikan itu terjadi," ujar Arsjad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
