REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) menyampaikan sikapnya terkait Putusan Nomor 2 sampai dengan 5/MKMK/L/11/2023 Mahkamah Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MKMK). PSHK FH UII menilai putusan tersebut merupakan ganjaran bagi pihak melanggar konstitusi.

"Putusan MKMK yang menjatuhkan sanksi pemberhentian hakim Anwar Usman dari jabatan ketua MK dan mencabut haknya untuk mencalonkan diri atau dicalonkan diri sebagai pimpinan MK serta melarang keterlibatan dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan pemilihan umum yang memiliki potensi benturan kepentingan, merupakan sikap konstitusional MKMK untuk memberikan ganjaran bagi siapa saja yang mencoba keluar dari rel untuk melawan dan mengikis iklim demokrasi serta mengabaikan konstitusi pasti mendapat bayarannya," kata peneliti PSHK FH UII, Retno Widiastuti, dalam pernyataan sikapnya, Rabu (8/11/2023)

PSHK FH UII menilai putusan MKMK yang menjatuhkan sanksi teguran secara kolektif kepada seluruh hakim MK, menguatkan indikasi atas terjadinya strong abusive judicial review pada proses pengujian undang-undang tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.

PSHK FH UII memandang praktik pengujian undang-undang oleh MK tersebut harus benar-benar dicatat oleh sejarah dan menjadi preseden buruk dalam perjuangan konstitusional sehingga ke depannya menjadi rambu-rambu pengingat baik bagi hakim-hakim konstitusi maupun bagi seluruh penyelenggara negara agar praktik tersebut tidak terulang.