REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Luar Negeri kelompok negara kaya G7 akan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai perang Israel-Hamas. Diperkirakan mereka akan menyerukan jeda pertempuran untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza yang dikepung Israel.

Pernyataan ini akan menjadi pernyataan bersama G7 kedua setelah serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu. Komunike ini juga kemungkinan akan menegaskan dukungan G7 pada Ukraina dalam menghadapi pasukan Rusia serta perlunya keterlibatan dengan Cina mengenai masalah yang menjadi perhatian bersama dan mengecam ujicoba rudal Korut dan pengiriman senjata ke Rusia.

"Kami berharap dapat menunjukkan posisi bersatu G7 pada situasi di Timur Tengah dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri yang kami pahami sedang dikoordinasikan," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno, Rabu (8/11/2023).

Dalam pernyataannya sebagai tuan rumah Jepang mengatakan isu tertahannya bantuan kemanusiaan konflik dibahas dalam makan malam yang dihadiri menteri dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.

Media-media Jepang melaporkan komunike ini diperkirakan akan menyertakan seruan untuk jeda pertempuran hingga bantuan dapat masuk. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel mempertimbangkan "jeda taktis sebentar" tapi seperti AS dan negera-negara Barat ia juga menolak seruan gencatan senjata yang menurutnya akan memberi waktu Hamas memperkuat diri kembali.

G7 tampaknya kesulitan untuk menyepakati posisi dalam perang Israel di Gaza. Hal ini menimbulkan pernyataan mengenai relevansinya sebagai kekuatan untuk mengatasi krisis besar.

Satu-satunya pernyataan G7 lainnya muncul setelah pertemuan para menteri keuangan pada 12 Oktober dan terdiri dari beberapa kalimat singkat. Anggota kelompok lainnya mengeluarkan pernyataan bersama.

Perpecahan G7 juga terlihat jelas di PBB dengan Perancis memberikan suara mendukung resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dalam pemungutan suara pada 26 Oktober. Sementara AS menentangnya dan anggota-anggota lain kelompok ini abstain.

Dalam pernyataannya Jepang mengatakan para menteri juga membahas apa yang akan terjadi setelah konflik Gaza mereda dan bagaimana merevitalisasi upaya-upaya perdamaian di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian opsi-opsi yang dibahas jika kelompok militan Hamas diusir dari Gaza sebagai akibat dari pemboman Israel terhadap kantong Palestina tersebut.

Israel tidak jelas mengenai rencana jangka panjangnya untuk Gaza. Dalam beberapa komentar langsung pertama mengenai masalah ini, Netanyahu mengatakan Israel akan berusaha untuk memiliki tanggung jawab keamanan untuk Gaza "untuk waktu yang tidak terbatas".

Namun kepada Wall Street Journal, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan Israel ingin wilayah tersebut berada di bawah koalisi internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara mayoritas Muslim, atau dikelola para pemimpin politik Gaza.

Para diplomat di Washington, PBB, Timur Tengah dan sekitarnya juga telah mulai menimbang-nimbang pilihan tersebut.