REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Prof KH Said Aqil Siroj menyampaikan, secara fiqih, haram hukumnya dan zalim statusnya jika ada penyelenggara negara yang menindas rakyat, memihak kelompok-kelompok oligarki rakus lahan. Kemudian membiarkan konflik agraria serta sumber daya alam berlarut-larut tanpa penyelesaian.

"Kita tengah masuk pada fase darurat resolusi konflik agraria dan sumber daya alam di tengah kontestasi politik," kata Kiai Said Aqil dalam keterangan persnya pada momentum Halaqoh Fiqih Agraria dan Sumber Daya Alam, Rabu (8/11/2023).  

Kiai Said Aqil menegaskan, pembiaran serta sikap acuh tak acuh terhadap penanganan konflik agraria dan sumber daya alam akan menyuburkan benih-benih ketidakpercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara sehingga berpotensi dan sangat mungkin akan berdampak pada social disorder dan ketidakstabilan sosial. 

Dia mengingatkan, resolusi konflik agraria dan sumber daya alam harus menjadi prioritas bagi penyelenggara negara di akhir periode ini. 

Penyelenggara negara dan masyarakat tidak boleh lengah dan harus bersama-sama mengkaji secara kritis dan bertanggung jawab atas realitas konflik agraria dan sumber daya alam.  

"Mencarikan soft solution dan smart action dalam menyelesaikan sengketa agraria dan sumber daya alam harus disegerakan. Pekerjaan rumah para penyelenggara negara masih banyak yang harus dituntaskan, sehingga dapat mengakhiri periode pembangunan kali ini dengan khusnul khatimah dan tidak meninggalkan beban di masa depan," ujar Kiai Said Aqil. 

Pengasuh Pondok Pesantren Al Tsaqofah ini mengakui bahwa telah banyak kebijakan, peraturan dan Perundang Undangan dibuat terkait dengan agenda reforma agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. 

Tapi sayangnya masih belum bisa ditegakkan seadil-adilnya dan masih hanya menjadi macan kertas yang belum bisa dipatuhi dan dijalankan dengan sebaik baiknya oleh para penyelenggara negara. 

Baca juga: Pesan Nabi Muhammad SAW untuk Saudara-Saudara Kita di Palestina

Kiai Said menambahkan, LPOI dan Lembaga Persahabatan Keagamaan (LPOK) akan senantiasa konsisten mengawal agenda-agenda kerakyatan ke depan, senantiasa siap mengkritisi dan memberi solusi yang diperlukan atas berbagai problematika kerakyatan dan kebangsaan serta kenegaraan. Khususnya dalam mengawal resolusi konflik agraria dan sumberdaya alam. 

Kiai Said juga mengajak seluruh bangsa Indonesia khususnya para politisi, para kandidat capres-cawapres dan kontestan politik untuk lebih peduli dan peka pada isu agraria dan sumberdaya alam, serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama berdoa.  

"Semoga bangsa Indonesia senantiasa dilindungi Allah SWT dan kita semua mampu melewati berbagai kemungkinan turbulensi politik dan pemilu berjalan dengan aman damai dan sentosa," kata Kiai Said.

Ikuti Whatsapp Channel Republika