REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH — Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan menyatakan Muslimah menghadapi banyak tantangan, pelecehan, dan diskriminasi di beberapa negara karena undang-undang yang membatasi yang mempengaruhi hak-hak mereka, terutama dalam mengenakan jilbab, yang berasal dari Islamofobia.
Ini bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada 1979.
Di bawah naungan Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman, Arab Saudi menjadi tuan rumah "Konferensi Internasional tentang Wanita dalam Islam: Status dan Pemberdayaan” pada Senin (6/11/2023) di Jeddah, yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Pangeran Faisal mengucapkan terima kasih kepada delegasi yang berpartisipasi karena menanggapi undangan Kerajaan untuk mengadakan konferensi penting tentang perempuan dalam Islam ini.
Selama upacara pembukaan, Pangeran Faisal membahas berbagai tantangan dan diperparah yang dihadapi oleh perempuan di daerah yang dilanda perang, termasuk kekerasan, kemiskinan, ketakutan, marginalisasi, dan kurangnya perawatan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak mereka.
Dia menekankan perlunya upaya bersama untuk melindungi dan mendukung kelompok yang paling rentan dan kurang beruntung.
Dilansir dari Saudi Gazette, Rabu (8/11/2023), dalam kesempatan tersebut Menteri mengutuk dengan tegas pelanggaran Israel yang terus-menerus terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap perempuan Palestina di Gaza, mengungkapkan keprihatinan atas keheningan dan keengganan komunitas internasional untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya untuk menghentikan eskalasi, menyelamatkan nyawa, dan memastikan akses langsung ke bantuan kemanusiaan yang mendesak.
Pangeran Faisal menyatakan, kecaman Kerajaan atas pelanggaran dan praktik ilegal yang dilakukan oleh mesin perang Israel terhadap perempuan Palestina dan seluruh rakyat Palestina. Dia memuji peran dan pengorbanan penting wanita Palestina dalam mengejar keadilan mereka.
Menyoroti langkah Arab Saudi menuju pemberdayaan perempuan sejalan dengan Visi 2030 yang ambisius, Pangeran Faisal menyebutkan peningkatan signifikan dalam partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 19,3 persen menjadi 37 persen sejak 2016, kepemilikan mereka atas 45 persen usaha kecil dan menengah, dan peningkatan representasi mereka dalam posisi kepemimpinan dari 17 persen menjadi 39 persen.
Baca juga: Pesan Nabi Muhammad SAW untuk Saudara-Saudara Kita di Palestina
Dia memuji upaya Organisasi Kerja sama Islam dalam memberdayakan perempuan dan menempatkan mereka di garis depan prioritasnya.
Khususnya, dia menyebutkan pembentukan organisasi khusus yang didedikasikan untuk pengembangan perempuan, yang dipimpin oleh keahlian perempuan Arab Saudi.
Baca juga: 10 Peluang Pintu Langit Terbuka Lebar, Doa yang Dipanjatkan Insya Allah Dikabulkan
Sebagai kesimpulan, Menteri Luar Negeri mengumumkan dokumen resmi konferensi berjudul "Dokumen Jeddah untuk Wanita dalam Islam," yang mencakup hak-hak wanita dalam Islam secara komprehensif.
Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi referensi hukum, legislatif, dan ideologis yang berkontribusi pada realisasi pemberdayaan sebagai realitas yang dijalani dalam masyarakat Islam kita.
Sumber: saudigazette
Ikuti Whatsapp Channel Republika