REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan menjanjikan upaya pengentasan kemiskinan jika menang pada Pilpres 2024. Anies mengumbar janji bisa menurunkan angka kemiskinan di angka 4-5 persen dan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2029.
"Angka kemiskinan berkisar 9-10 persen, kita ingin target di 2029 itu antara 4-5 persen, harapannya kemiskinan ekstrem bisa 0 persen. harapannnya," ujar Anies saat tanya jawab di acara 'Sarasehan 100 Ekonom Indonesia' yang digelar Indef di Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis (9/11/2023).
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini, angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan masih sekitar 9,36 persen per Maret 2023 atau sebesar 25,90 juta orang. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen atau turun dibandingkan Maret 2022 sekitar 2,04 persen.
Kemiskinan ekstrem nol persen saat ini juga menjadi target Pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi melalui Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memandatkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 atau enam tahun lebih cepat daripada target yang tercantum di SDGs 2030, yakni 0 persen.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Anies ingin memastikan biaya hidup masyarakat bisa terjangkau dengan memastikan suplai pangan dengan harga murah. Eks gubernur DKI Jakarta itu akan mengefektifkan operasi kegiatan pasar ditambah dengan transparansi informasi harga di pasar.
Menurut Anies, dengan transparansi informasi harga membuat pedagang bisa mengetahui selisih harga antara satu pasar dengan pasar lainnya. Dengan begitu, pedagang bisa mencari harga yang termurah dan kemudian tercipta kondisi selisih harga yang terkendali.
Anies mengaku, kebijakan itu pernah dilakukannya semasa menjabat gubernur DKI periode 2017-2022. "Yang kami lakukan adalah mengefisienkan pasar pangan ini. Kami tidak melakukan intervensi harga tetapi membuat transparansi atas pasar," ujarnya.
Selain itu, mantan mendikbud tersebut juga ingin tetap melanjutkan program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah saat ini sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, kata Anies, bansos yang digulirkan pemerintah sebagai langkah redistribusi belum bisa menjadi solusi menangani kemiskinan.
Padahal, untuk mengatasi kemiskinan harus diselesaikan dengan solusi jangka panjang. "Tetapi jangka pendeknya itu harus tetap diteruskan dulu. Karena itu (longterm) belum ada skarang. Jadi BLT, jaminan sosial hari ini sebagai short term tetap diteruskan, sambil kuenya diperbesar lalu inclusion itu dilakukan sehingga makin sedikit yang mendapatkan redistributif revenue," ujar Anies.
Dia menilai, perlunya penyelesaian masalah kesejahteraan masyarakat jangka panjang dengan menyertakan mekanisme pasar. Hal itu karena untuk mengentaskan kemiskinan, menurut Anies, tidak cukup hanya melalui redistributif saja.
Dia meyakini, mekanisme pasar menjadi tempat sumber daya masuk, tenaga kerja, modal, teknologi, serta porsi lainnya yang bisa memberi kesejahteraan. "Jangka pendek kita melakukan redistribusi dengan cara ambil itu pajaknya lalu diberikan dalam bentuk subsidi-subsidi kepada mereka, itu sesungguhnya shorterm solution," ucap Anies.
"Longterm solution-nya adalah inclusion to market, kalau itu terjadi maka tenaga kerjanya meluas, mereka yang asalnya hidup dari bantuan berubah menjadi hidup dari income," ujar Anies.
